UpdateNusantara.id, Samarinda – Riak Sungai Mahakam belum sepenuhnya tenang sejak insiden tabrakan kapal kembali mengguncang pilar Jembatan Mahakam I pada 26 April 2025 lalu.
Wacana penutupan lalu lintas air di bawah jembatan pun mencuat sebagai respons darurat, namun tidak semua pihak sepakat.
Di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), suara kritis datang dari Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Pahlevi. Bagi politisi muda ini, keselamatan memang harus diutamakan. Namun ia mengingatkan, jangan sampai solusi yang terlihat cepat justru menimbulkan gelombang masalah baru yang lebih luas.
“Keselamatan jelas penting, tapi jangan sampai keputusan yang kelihatan solutif itu justru memicu persoalan lain,” ujar Reza, serius.
Ia menilai, keputusan menutup lalu lintas air bukanlah perkara ringan. Sungai Mahakam bukan hanya jalur transportasi, tapi urat nadi ekonomi Kalimantan Timur. Setiap kapal yang melintas membawa muatan mulai dari batu bara, bahan pangan, hingga barang logistik penting lainnya. Penutupan total bisa berarti terganggunya rantai pasok dan ancaman terhadap ribuan pekerjaan.
Tak hanya itu, Reza juga menyoroti aspek kewenangan. Menurutnya, DPRD tidak memiliki otoritas penuh untuk memutuskan kebijakan seperti ini. Pengelolaan jembatan berada di tangan Kementerian PUPR, sementara lalu lintas air adalah ranah Kementerian Perhubungan.
“Enggak bisa mutlak memutuskan hal itu,” tegasnya.
Ia pun mengurai empat konsekuensi besar jika lalu lintas air ditutup: terganggunya distribusi logistik nasional, hilangnya pendapatan negara dari PNBP sektor transportasi air, terhentinya nafkah bagi ribuan pekerja perairan, serta ancaman terhadap citra Indonesia sebagai negara maritim yang terbuka dan efisien.
Namun Reza tak berhenti pada kritik. Ia mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku insiden. Baginya, tragedi seperti ini tidak boleh dibiarkan berulang karena lemahnya pengawasan atau longgarnya regulasi.
“Kejar pelaku tabrakan. Bila perlu, cabut semua izin usaha terkait, dari nakhoda, anak buah kapal, sampai pemilik perusahaan. Sita kapalnya,” tegasnya, penuh kemarahan.
Sungai Mahakam, yang selama ini menjadi denyut kehidupan Kalimantan Timur, kini berada dalam pusaran dilema: antara menjaga keselamatan dan melindungi kepentingan ekonomi.
Dan di tengah perdebatan itu, suara DPRD Kaltim menjadi pengingat bahwa setiap keputusan besar harus diambil dengan kepala dingin dan pandangan yang jauh ke depan. (HM/Adv/DPRDKaltim)
