UpdateNusantara.id, Samarinda – Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, bagi Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim, pencapaian ini bukan akhir dari perjalanan pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP itu bukan sekadar penghargaan, melainkan awal untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” tegas Firnadi.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan BPK bukan hanya catatan biasa, melainkan tuntutan yang harus dituntaskan secara serius.
Meskipun WTP mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, selalu ada catatan penting yang perlu ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan menjadi lebih baik.
Firnadi mengingatkan pentingnya penyusunan rencana aksi yang terukur dan komprehensif oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
LKita tidak ingin rekomendasi itu hanya berhenti di atas kertas. Harus ada langkah nyata dengan indikator pencapaian yang jelas,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan tanggung jawab penuh pimpinan OPD dalam menyelesaikan temuan LHP.
“Setiap kepala OPD harus tahu persis temuan yang dikenakan kepada mereka dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ini soal komitmen, bukan sekadar administratif,” tambahnya.
Transparansi kepada publik juga menjadi poin penting yang disoroti Firnadi. Masyarakat perlu mendapatkan informasi jelas tentang hasil pemeriksaan BPK dan bagaimana pemerintah menindaklanjutinya, agar kepercayaan publik terus terjaga.
“Pemerintah dan DPRD harus berjalan bersama. Kita butuh sinergi kuat agar rekomendasi itu bisa dituntaskan dan tata kelola keuangan kita makin baik,” pungkasnya.
Opini WTP bukan sekadar predikat, melainkan panggilan untuk terus memperbaiki dan menjaga akuntabilitas demi kemajuan Kalimantan Timur. (HM/Adv/DPRDKaltim)
