UpdateNusantara.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan proyek pembangunan jalan poros di kawasan hulu tetap berjalan walau tidak didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Bupati Kukar memberikan arahan langsung agar pembangunan tetap berlanjut karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menjelaskan bahwa semula proyek ini disusun dengan skema pembiayaan gabungan, namun akhirnya semua biaya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” katanya.
Wiyono mengungkapkan bahwa arahan dari Bupati menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat pedalaman yang selama ini sangat bergantung pada jalur darat tersebut untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial. “Ini adalah bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Pak Bupati tidak ingin kebutuhan dasar warga terganggu hanya karena ketiadaan dana pusat,” tegasnya.
Jalur ini berperan penting sebagai akses utama pengangkutan hasil pertanian dan logistik di beberapa kecamatan di hulu Kukar. Tanpa perbaikan infrastruktur yang layak, potensi stagnasi ekonomi sangat mungkin terjadi.
Proyek ini merupakan bagian dari agenda besar pembangunan Kukar yang berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pengawasan teknis yang ketat, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa proyek dapat selesai tepat waktu dan sesuai mutu.
Pemerintah juga berharap proyek ini bisa menjadi pemicu investasi sektor lain, seperti pertanian dan perdagangan lokal. Kehadiran infrastruktur yang memadai diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas daerah terpencil dengan pusat aktivitas ekonomi Kukar.
Langkah ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada intervensi pemerintah pusat. (Ky/Adv/DiskominfoKukar)
