UpdateNusantara.id, Samarinda – Baru-baru ini di awak media Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda melakukan dorongan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar dapat menyediakan beasiswa pendidikan yang dikhususkan bagi generasi muda kota Tepian.
Hal tersebut direspon pula oleh Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, dirinya mengungkapkan bahwa kenapa ia melihat kebijakan dari pemkot Samarinda tidak menghadirkan beasiswa pendidikan yang dikhususkan bagi masyarakat samarinda diantaranya mengenai faktor kemapuan keuangan daerah yang belum cukup.
“Sebenarnya bisa kalau dipaksakan, tetapi kita tidak akan bisa untuk membangun sekolah-sekolah yang terendam banjir, yang terkena longsor, lalu kita tidak dapat membayar insentif guru dengan pembiayaan yang cukup tinggi, karena dengan melihat jumlah guru kita di Samarinda merupakan yang terbanyak di Kaltim,” ungkap Puji, pada Sabtu (24/2/2024).
Di informasikan oleh Puji, untuk jumlah guru di Samarinda itu hampir 10 ribuan dan itu mencakup negri maupun swasta, serta yang harus menerima insentif itu sekitar 7 ribuan lebih termasuk dari kemenag.
Dirinya melanjutkan, untuk dana pendidikan sendiri itu ada sekitar 836 miliar dan itu sudah masuk di nilai 20 persen anggaran pendidikan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan perda kita dan undang-undang sisdiknas nomer 20 tahun 2009 terkait nilai 20 persen itu diluar dari gaji dan tunjangan, tapi kenyataan diseluruh indonesia itu masuk gaji dan tunjangan.
“Jadi bisa dibayangkan dari 800 sekian miliar tadi itu untuk gaji dan tunjangan guru ASN juga, mulai dari tunjangannya, sertifikasinya dan tpp nya yang menghabiskan anggaran sekitar 506 miliar, jadi hanya tersisa sekitar 250 sampai dengan 300 miliar untuk pendidikan,” ujarnya.
“Lalu kita fokus pada pembangunan sekolah dan tahun ini kita ada sekitar 17 sekolah yang kita bangun dan itupun besar-besar dananya, serta untuk bosda dan bosnas juga kita tinggi,” tambahnya.
Lanjutnya, dengan jumlah penduduk yang besar, jumlah sekolah yang besar dan ada satuan pendidikan di Kota Samarinda kurang lebih 803 dari tingkat Paud dan juga tingkat SMP sesuai dengan kewenangan dan itu dari swasta maupun negeri.
“Tapi sebenarnya dana bosda kita ada sekitar 240 ribu pertahun per anak untuk SD, 480 ribu per anak pertahun untuk anak SMP, lalu ada BOP untuk anak-anak Paud dan itu sudah menggerus anggaran banyak belum lagi program-program yang ada, seperti sekolah ramah anak dll,” ucapnya.
Ia melanjutkan, menurutnya dengan gaya konsepsi yang dilakukan oleh bapak Walikota Samarinda sebenarnya dirinya ingin memajukan kesejahteraan guru dengan insentif yang tetap terbayarkan dengan 700 ribu perbulan dari sekitar 7 ribuan lebih guru non ASN dan juga pemberian uang thr.
Lebih lanjut, sambung Puji, dan kalau untuk pembiayaan beasiswa pendidikan saya kira sebenarnya kita sudah punya program yang belum jalan, yakni program Orang Tua Asuh yang nantinya program ini melibatkan orang-orang yang secara suka rela untuk memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin.
“Kita sudah melakukan pendataan. Sesuai dengan DTKS di Samarinda ada sekitar 1.600 kk yang termasuk dalam golongan miskin ekstreem dan pemberian bantuan tersebut wajib kita berikan kepada masyarakat yang benar -benar membutuhkan, khususnya dalam mendapatkan pendidikan,” tutupnya. (DH/Adv/DPRDSamarinda)
