UpdateNusantara.id, Samarinda – Angin perubahan sebenarnya telah berembus ke Kalimantan Timur. Kementerian Sosial RI menawarkan program “Sekolah Rakyat”, sebuah inisiatif pendidikan berbasis komunitas yang menyasar masyarakat miskin dan rentan.
Tapi alih-alih disambut dengan gegap gempita, program ini justru tersendat di level pelaksana. Dan dari ruang kerja di DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi mencoba mengingatkan: jangan sampai kesempatan ini terbuang sia-sia.
“Lahannya ada, tapi kita tidak bisa hanya bicara soal tanah,” ucap Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim itu dengan nada prihatin.
“Begitu Menteri datang dan tinjau lokasi, tapi tidak ditindaklanjuti, ya program itu akan berhenti hanya sebagai wacana,” sambungnya.
Menurut Darlis, kelemahan mendasar terletak pada koordinasi. Bukan hanya antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga di internal Pemprov sendiri.
Padahal, untuk menghadirkan Sekolah Rakyat, dibutuhkan sinergi lintas sektor—mulai dari pendidikan, sosial, hingga perencanaan dan pengadaan lahan.
Kalimantan Timur, katanya, sebenarnya punya modal besar: ruang, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat yang nyata. Tapi tanpa gerak bersama, semuanya mandek di tahap perencanaan.
“Ini yang belum jalan. Koordinasi antar-instansi. Jangan sampai kita tertinggal hanya karena kita tidak kompak,” ujar Darlis dengan nada serius.
Program Sekolah Rakyat ini, menurutnya, lebih dari sekadar pembangunan fisik. Ia membuka ruang bagi pendanaan dari APBN lewat Kementerian Sosial—sebuah celah solusi di tengah sempitnya anggaran pendidikan dari kementerian teknis.
“Kalau provinsi lain bisa realisasikan cepat, kenapa kita tidak? Kalau terus begini, jangan salahkan Kementerian kalau anggaran mereka dialihkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.
Darlis pun menyebut bahwa hingga Juni-Juli 2025, hanya Kota Samarinda yang dinilainya cukup siap menjalankan program tersebut. Sementara kabupaten lain, dinilainya belum menunjukkan keseriusan dalam menggerakkan dukungan teknis dan administratif.
“Kalau tidak segera disikapi, kita akan terus tertinggal. Dan yang rugi bukan hanya daerah, tapi masyarakat yang paling membutuhkan akses pendidikan itu,” tutupnya.
Di tengah hiruk pikuk proyek besar dan industri ekstraktif, suara Darlis menjadi pengingat: pendidikan tetap harus jadi prioritas. Terutama bagi mereka yang selama ini luput dari radar kebijakan—anak-anak dari keluarga miskin, dari desa-desa terpencil, yang hanya bisa bermimpi tentang sekolah.
Kini, kesempatan ada. Tinggal bagaimana pemerintah mau bergerak bersama, atau membiarkan mimpi itu kembali tertunda. (HM/Adv/DPRDKaltim)
