UpdateNusantara.id, Samarinda — Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan pertama tahun 2025 tercatat masih minim. Baru sekitar 8 persen dana yang terserap, didominasi oleh belanja pegawai dan kebutuhan rutin lainnya.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Dispora Kaltim, Sri Wartini, usai menghadiri rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kaltim.
“Realisasinya baru sekitar 8 persen, karena baru untuk pembayaran gaji dan kebutuhan rutin lainnya,” jelas Sri Wartini.
Transisi Sistem E-Katalog Jadi Penghambat
Menurut Sri Wartini, perubahan sistem E-Katalog dari versi 5 ke versi 6 menjadi penyebab utama lambatnya proses pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, beberapa program dan kegiatan harus tertunda.
“Rencana Umum Pengadaan (RUP) kami harus menyesuaikan ulang dengan versi baru dari E-Katalog, itu yang bikin agak tersendat,” katanya.
Pemprov Tekankan Akselerasi dan Kolaborasi
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang meminta seluruh OPD untuk mempercepat penyerapan anggaran. Tujuannya agar seluruh program strategis daerah dapat berjalan sesuai target hingga akhir tahun.
Turut hadir dalam rapat itu sejumlah pejabat penting, seperti:
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Ujang Rachmad
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah
Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando
Target Tetap 100 Persen, Media Diminta Jadi Mitra Publikasi
Meski menghadapi sejumlah kendala teknis, Sri Wartini tetap optimistis bahwa Dispora Kaltim bisa mencapai target serapan anggaran 100 persen tahun ini.
“Dengan adanya pertemuan ini, kami jadi lebih termotivasi untuk segera melaksanakan seluruh kegiatan sesuai rencana,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga disinggung soal pentingnya sinkronisasi antara pembangunan fisik dan strategi komunikasi publik, terlebih dalam konteks percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Media diharapkan bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan program dan kebijakan secara akurat dan bertanggung jawab,” tutupnya.
(Dty/Adv/DisporaKaltim)
