UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Imbauan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) agar perangkat daerah mengutamakan penggunaan Hotel Claro Pandurata Samarinda dalam kegiatan kedinasan menuai sorotan DPRD Kota Samarinda.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, meminta kebijakan tersebut tidak sampai menimbulkan kesan pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada satu pelaku usaha perhotelan.
Menurutnya, pemerintah memang memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Namun, dukungan tersebut semestinya tetap berjalan dengan mempertimbangkan prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Kalau pemerintah mengarahkan kegiatan ke satu hotel saja, jangan sampai muncul kesan ada keberpihakan. Pelaku usaha perhotelan lainnya juga harus memiliki kesempatan yang sama,” ujar Viktor.
Sorotan tersebut berkaitan dengan Surat Gubernur Kaltim Nomor 900.1.13.2/4214/EK.3 mengenai Himbauan Penggunaan Fasilitas Hotel Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Melalui surat tersebut, perangkat daerah diminta memanfaatkan fasilitas hotel milik BUMD dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan efisiensi anggaran.
Khusus untuk kegiatan perjalanan dinas di wilayah Samarinda, perangkat daerah diarahkan untuk mengutamakan Hotel Claro Pandurata Samarinda.
Pemanfaatannya mencakup kebutuhan akomodasi, rapat, pertemuan hingga kegiatan kedinasan lainnya.
Pemprov Kaltim sebelumnya menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan okupansi serta pendapatan perusahaan daerah. Langkah itu juga diarahkan untuk memperkuat kinerja PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dan mengoptimalkan aset yang dimiliki pemerintah daerah.
Namun, Viktor berpandangan bahwa upaya memperkuat BUMD tidak harus ditempuh dengan menjadikan satu hotel sebagai pilihan utama dalam kegiatan pemerintah.
Ia menyarankan pemerintah memperbesar pasar industri perhotelan dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan menarik lebih banyak wisatawan maupun masyarakat dari luar daerah.
“Kalau tujuannya membantu sektor hotel, salah satu caranya adalah bagaimana pemerintah mendatangkan lebih banyak orang ke Kaltim. Pariwisata dan berbagai kegiatan daerah bisa diperkuat sehingga seluruh hotel ikut mendapatkan dampaknya,” terangnya.
Menurut Viktor, meningkatnya jumlah kunjungan akan menciptakan pasar yang lebih luas bagi industri perhotelan. Dengan kondisi tersebut, masing-masing hotel dapat bersaing melalui kualitas pelayanan, fasilitas, harga, dan kebutuhan konsumen.
Ia menilai industri perhotelan memiliki kontribusi terhadap perputaran ekonomi daerah karena melibatkan berbagai sektor pendukung. Karena itu, kebijakan pemerintah diharapkan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan satu badan usaha, tetapi juga ekosistem usaha secara keseluruhan.
“Hotel itu bagian dari industri jasa. Kalau aktivitas masyarakat dan wisatawan meningkat, semua pelaku usaha akan mendapat peluang. Jadi tidak perlu hanya mengandalkan kebijakan yang mengarahkan kegiatan pemerintah ke satu hotel,” tuturnya.
Viktor juga memahami bahwa pemanfaatan aset dan perusahaan milik daerah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja BUMD serta mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, ia meminta tujuan tersebut tetap ditempuh dengan cara yang tidak mengesampingkan prinsip keadilan dalam persaingan usaha.
“Pemerintah bisa membantu dengan memperbesar aktivitas ekonomi dan mendatangkan lebih banyak pengunjung. Untuk pilihan hotel, biarkan masyarakat dan pelaku usaha bersaing secara sehat berdasarkan pelayanan dan kebutuhan,” pungkas Viktor. (MRD/Adv/DPRDSamarinda)
