UpdateNusantara.id, Samarinda – Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sebuah prestasi administratif yang tak bisa dianggap sepele.
Namun di balik euforia itu, suara kritis datang dari Gedung Karang Paci. Jahidin, anggota Komisi III DPRD Kaltim, memberikan apresiasi namun sekaligus peringatan. Baginya, WTP bukanlah akhir dari segalanya—melainkan justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
“WTP ini patut dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Jangan hanya jadi simbol administratif,” ujar Jahidin tegas, saat ditemui usai rapat komisi.
Pernyataan itu lahir bukan tanpa dasar. Dalam laporan yang sama, BPK mencatat 63 temuan dan 27 rekomendasi yang menanti untuk ditindaklanjuti. Angka-angka yang menjadi catatan penting di balik lembar-lembar laporan keuangan.
“Kesempurnaan itu milik Allah. Tapi kesalahan yang berulang tak bisa dibiarkan. Ini soal integritas anggaran,” katanya, mengingatkan.
Bagi Jahidin, setiap rekomendasi dari BPK adalah semacam “vitamin” administrasi—pengingat agar tata kelola anggaran daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat dalam moral dan niat baik.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dua kutub yang berbeda peran, tapi harus seiring dalam langkah untuk mencapai satu tujuan: kemaslahatan masyarakat Kaltim.
“Pemerintah dan DPRD adalah mitra. Satu mata rantai yang harus saling menguatkan demi masyarakat Kaltim,” tuturnya.
Ia menutup dengan harapan: agar predikat WTP tak menjadi tameng kebanggaan semu, tapi cambuk untuk terus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Karena pada akhirnya, menurut Jahidin, penghargaan bukan di atas kertas. Tapi di mata rakyat, yang menilai dari dampak nyata. (HM/Adv/DPRDKaltim)
