UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Kondisi Terminal Timbau di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang lama tidak difungsikan menjadi perhatian terhadap pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). DPRD Kaltim menilai, pendataan dan pengawasan aset daerah perlu diperkuat agar fasilitas milik pemerintah tidak dibiarkan terbengkalai.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengatakan persoalan aset daerah selama ini kerap menjadi perhatian pihaknya dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi. Namun, informasi mengenai lokasi dan status kepemilikan sejumlah aset dinilai belum tersampaikan secara terbuka.
Ia mengaku baru mengetahui bahwa Terminal Timbau merupakan salah satu aset yang dimiliki Pemprov Kaltim setelah kondisi bangunan tersebut menjadi sorotan.
Menurut Sigit, pemerintah perlu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap aset yang dimiliki, termasuk memastikan keberadaan, status, serta pemanfaatannya.
“Selama ini kami di Komisi II selalu meminta penjelasan mengenai aset pemerintah provinsi. Kita perlu mengetahui secara jelas apa saja yang dimiliki daerah dan di mana lokasinya. Jangan sampai ada aset yang luput dari perhatian,” ujarnya.
Ia menyayangkan apabila fasilitas milik pemerintah tidak dirawat atau dibiarkan tanpa pemanfaatan yang jelas. Padahal, aset daerah memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan perencanaan dan kerja sama yang tepat.
Sigit menilai optimalisasi aset juga dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memiliki aset, tetapi harus memastikan setiap aset memberikan manfaat dan kontribusi bagi daerah.
Ia kemudian mencontohkan sejumlah aset strategis yang selama ini menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim, di antaranya pengelolaan Mall Lembuswana di Samarinda dan lahan eks Pusat Kegiatan Islam (PUSKIB) di Balikpapan.
Khusus untuk aset di Balikpapan, Sigit menyebut proses kerja sama antara Pemprov Kaltim dan PT Pelindo yang sebelumnya mengalami kendala kini mulai menemukan jalan keluar.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi langkah positif dalam mendorong pemanfaatan aset pemerintah melalui skema kerja sama.
“Alhamdulillah, sekarang sudah ada jalan penyelesaian. Dari keseluruhan lahan yang dibahas, kalau tidak salah sekitar tiga perempatnya sudah masuk dalam kerja sama,” jelasnya.
Meski demikian, Sigit mengingatkan agar persoalan aset tidak hanya diselesaikan melalui pendataan administratif. Pemerintah juga harus memastikan aset tersebut dirawat, memiliki kejelasan pengelolaan, dan tidak kehilangan fungsi ekonominya.
Ia menegaskan, aset yang menjadi milik pemerintah daerah harus dijaga agar tidak terbengkalai ataupun dimanfaatkan secara tidak semestinya oleh pihak lain.
Di sisi lain, upaya mengoptimalkan aset tetap harus memperhatikan legalitas dan batas kepemilikan. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah dapat berjalan maksimal tanpa merugikan hak kepemilikan pihak lain. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















