UpdateNusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir meminta wacana penertiban kios bahan bakar mini (pertamini) di Kota Samarinda harus diiringi dengan pembenahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kehadiran pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang SPBU. Mudah-mudahan Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusinya. Dukungan kami, Samarinda sebagai ibu kota harus tertib,” tuturnya kepada para awak media, Jumat (3/11/2023).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membeberkan, pada dasarnya penertiban pertamini juga bertujuan menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Menurut Jabir, penyaluran BBM bersubsidi belum terdistribusi tepat sasaran, bahkan ada yang terdistribusi ke oknum tertentu perusahaan. Padahal, data penggunaan BBM itu sudah ada.
Lebih lanjut, seharusnya SKK Migas,l sudah memiliki data penggunaan BBM untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya. Data itu menjadi acuan penyaluran BBM bersubsidi. Hanya saja, penyaluran dari SPBU justru salah sasaran.
Di sisi lain, Jabir pun turut mengapresiasi upaya Pemkot Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional guna penerapan kartu pengisian BBM. Penerapan kartu pengisian (fuel card) itu merupakan salah satu cara penertiban distribusi BBM.
“Fuel card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya,” katanya.
Panjangnya antrean kendaraan di SPBU yang makin marak belakangan ini justru merugikan masyarakat yang membutuhkan selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain.
“Termasuk pengecer akhirnya ikut mengantri di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda,” ujar Jabir.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Timur dan Berau itu berharap kartu pengisian BBM segera direalisasikan dan sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan.
“Harus ada sosialisasi yang baik agar tidak ada salah paham. Fuel card itu untuk kepentingan bersama, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda,” tutupnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
