UpdateNusantara.id, Samarinda – Satu suara penting menggema dari gedung legislatif Benua Etam. Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim, menegaskan bahwa kemajuan sejati tak hanya diukur dari infrastruktur megah atau investasi besar, tapi dari bagaimana perempuan dan anak diperlakukan dalam sistem pembangunan.
Belum lama ini di Samarinda, pertemuan antara Hasanuddin Mas’ud—yang akrab disapa Hamas—dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiri Fauzi, menjadi momen penting yang meneguhkan komitmen Kaltim dalam memperjuangkan hak-hak kelompok rentan.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Hamas dengan nada penuh penekanan.
Bagi Hamas, perhatian terhadap perempuan dan anak bukan sekadar wacana sosial, tapi indikator konkret dari keadilan dan kemajuan daerah.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap memperkuat sektor ini melalui dukungan kebijakan, regulasi, hingga pengawasan yang efektif.
“Kita tidak bisa bicara soal kemajuan daerah tanpa memastikan anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi,” tambahnya.
Kunjungan Menteri PPPA ke Bumi Etam, menurut Hamas, adalah sinyal kuat bahwa isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan hanya urusan lokal, tapi juga agenda strategis nasional. Ia menyambut positif kehadiran Menteri Arifah sebagai bentuk atensi langsung pemerintah pusat terhadap kebutuhan spesifik daerah.
“Ini membuktikan bahwa pemerintah pusat memberikan atensi langsung terhadap daerah. Kami akan menindaklanjuti ini dengan program konkret,” tutup Hamas, menegaskan langkah selanjutnya bukan hanya sebatas pernyataan, melainkan aksi nyata. (HM/Adv/DPRDKaltim)
