AdvertorialDPRD KALTIM

Agusriansyah Soroti Prioritas Belanja Pemprov Kaltim, Gedung Bisa Ditunda demi Lapangan Pekerjaan

×

Agusriansyah Soroti Prioritas Belanja Pemprov Kaltim, Gedung Bisa Ditunda demi Lapangan Pekerjaan

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta lebih cermat menentukan arah belanja pembangunan di tengah tekanan keuangan daerah.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah menangguhkan pembangunan gedung pemerintahan yang belum menjadi kebutuhan mendesak, kemudian mengoptimalkan anggarannya untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia berpandangan, kebijakan anggaran daerah seharusnya lebih berorientasi pada persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, terutama terbatasnya peluang pekerjaan bagi generasi muda.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan generasi muda memiliki akses terhadap pekerjaan dan masa depan ekonomi yang lebih terjamin. Karena itu, penciptaan lapangan kerja semestinya mendapat perhatian lebih besar dibandingkan pembangunan fisik yang masih bisa ditangguhkan.

“Dalam menentukan arah pembangunan, pemerintah harus melihat persoalan yang paling dibutuhkan masyarakat. Saya melihat kepastian hukum dan rasa aman bagi generasi muda, khususnya dalam memperoleh pekerjaan, harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Agusriansyah tidak menampik pembangunan infrastruktur tetap penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan pertumbuhan daerah. Namun, menurutnya, penggunaan anggaran perlu diarahkan terlebih dahulu pada fasilitas dasar yang memiliki dampak langsung, seperti akses jalan, ketersediaan air bersih, dan pasokan listrik.

Sebaliknya, proyek pembangunan gedung pemerintahan yang belum mendesak dinilai tidak harus dipaksakan berjalan ketika kondisi fiskal daerah sedang terbatas.

“Untuk sementara, proyek pembangunan gedung yang belum mendesak sebaiknya tidak menjadi prioritas. Anggarannya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik yang manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Selain mengarahkan ulang belanja pembangunan, Agusriansyah juga menyoroti pentingnya memperbesar dukungan pemerintah terhadap aktivitas komunitas kepemudaan dan kelompok masyarakat. Ia menilai kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan lintas generasi, termasuk Gen Z, milenial, hingga generasi Alfa.

Baginya, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program pembangunan jangka pendek. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja untuk lima hingga sepuluh tahun mendatang juga harus mulai disusun agar angkatan kerja lokal memiliki kesiapan menghadapi perubahan ekonomi.

Ia turut mendorong pengembangan sektor pascatambang dan industri manufaktur sebagai alternatif sumber pertumbuhan ekonomi. Kedua sektor tersebut dinilai berpotensi menciptakan ruang pekerjaan baru sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas pertambangan.

Agusriansyah menegaskan, gagasan tersebut merupakan bentuk masukan legislatif kepada pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan dan penganggaran lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Ia menyadari DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan langsung program-program tersebut. Keputusan teknis dan pelaksanaan kebijakan tetap berada di tangan pemerintah sebagai pihak eksekutif.

“Posisi kami di DPRD adalah memberikan pandangan, menyampaikan gagasan, serta mengingatkan pemerintah mengenai hal-hal yang perlu diprioritaskan. Untuk pelaksanaannya, tentu menjadi kewenangan eksekutif,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan