UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Kemacetan di Kota Samarinda berpotensi semakin parah apabila pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi dengan penambahan jaringan jalan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, mendorong pemerintah kota mempercepat realisasi pembangunan jalan alternatif dan akses penghubung antarkawasan.
Menurut Sukamto, penambahan ruas jalan baru menjadi salah satu langkah yang perlu disiapkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di kawasan perkotaan. Sejumlah pembangunan yang dinilainya penting untuk didorong antara lain Jalan Ring Road 2 serta jalur penghubung Jembatan Mahkota II menuju Bandara APT Pranoto.
Ia berpandangan, penanganan kemacetan membutuhkan strategi yang lebih luas daripada sekadar memperlebar jalan yang sudah tersedia. Keterbatasan ruang di pusat kota membuat pemerintah perlu mengembangkan jaringan jalan baru agar arus kendaraan dapat terbagi ke sejumlah jalur.
Meski demikian, Sukamto mengakui kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut. Karena itu, ia berharap proyek-proyek jalan alternatif yang telah direncanakan tetap masuk dalam prioritas pembangunan ketika kondisi anggaran memungkinkan.
“Pembangunan infrastruktur tentu harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Namun, rencana pembukaan akses baru jangan sampai terabaikan karena keberadaannya dibutuhkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas ke depan,” kata Sukamto.
Ia menjelaskan, arah pengembangan jaringan jalan Samarinda sebenarnya telah memiliki landasan perencanaan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2023–2045.
Dokumen tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam menentukan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah. Dengan pelaksanaan secara bertahap, rencana pengembangan akses jalan diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperluas konektivitas antarkawasan.
Sukamto juga menyoroti posisi strategis Samarinda sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan aktivitas ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan permukiman dinilai akan meningkatkan kebutuhan terhadap jaringan transportasi yang memadai.
Menurutnya, pertumbuhan kota harus disertai perencanaan infrastruktur yang mampu mengimbangi peningkatan mobilitas penduduk. Tanpa penambahan akses yang memadai, beban kendaraan dikhawatirkan semakin terkonsentrasi pada ruas jalan yang saat ini sudah digunakan masyarakat.
“Perencanaan melalui RTRW sudah tersedia. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana program tersebut diwujudkan secara bertahap, terutama akses penghubung yang dapat memperlancar pergerakan kendaraan di berbagai kawasan Samarinda,” terangnya.
Mengenai pembangunan jalan layang atau flyover, politikus Partai Golkar tersebut menyebut pembahasan khusus mengenai proyek itu bersama Pemerintah Kota Samarinda belum menjadi fokus utama pihaknya.
Untuk sementara, ia menilai pengembangan ruas jalan baru dan jalur alternatif perlu mendapat perhatian agar penanganan kemacetan dapat dilakukan melalui perluasan konektivitas. Selain mengurangi kepadatan, pembukaan akses baru diharapkan dapat mendorong pemerataan aktivitas masyarakat sehingga tidak seluruhnya bertumpu pada pusat kota.
“Kami ingin penambahan jalan dan jalur alternatif terus didorong. Dengan akses yang semakin baik, arus kendaraan bisa terbagi dan pengembangan kawasan di luar pusat kota juga dapat berjalan,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap pemerintah kota dapat menindaklanjuti rencana pembangunan yang telah tercantum dalam dokumen tata ruang dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta kebutuhan masyarakat.
Percepatan pembangunan jalan alternatif dinilai menjadi bagian penting dari persiapan Samarinda menghadapi pertumbuhan kota. Dengan jaringan jalan yang lebih terkoneksi, beban lalu lintas di kawasan padat diharapkan dapat dikurangi sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. (MRD/Adv/DPRDSamarinda)
