UpdateNusantara.id, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda belum memutuskan kemungkinan pengalihan pembelajaran tatap muka menjadi daring di tengah kabut asap yang kembali menyelimuti kota.
Komisi IV DPRD Samarinda akan meminta penjelasan Dinas Kesehatan (Dinkes) mengenai kondisi kualitas udara dan potensi dampaknya terhadap kesehatan sebelum menentukan langkah lanjutan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mengatakan kondisi kabut asap yang semakin terlihat setelah beberapa hari minim hujan perlu diwaspadai. Situasi tersebut menjadi perhatian, terutama karena anak-anak sekolah masih menjalani kegiatan belajar secara langsung di ruang kelas.
Menurut Harminsyah, penilaian terhadap kondisi udara perlu dilakukan secara cermat untuk mengetahui tingkat risiko yang mungkin dihadapi masyarakat. Hasil penilaian itu nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah sistem pembelajaran di sekolah perlu disesuaikan.
“Ketebalan asap yang mulai terlihat sekarang perlu dicermati. Kami ingin memastikan sejauh mana kondisi ini berpengaruh terhadap kesehatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” ujar Harminsyah.
Ia menjelaskan, DPRD tidak ingin terburu-buru mengusulkan pembelajaran daring tanpa didukung informasi yang memadai. Karena itu, koordinasi dengan Dinkes menjadi langkah awal untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas udara serta potensi gangguan kesehatan yang ditimbulkan.
Harminsyah mengatakan, hasil evaluasi tersebut akan membantu DPRD menilai apakah kondisi saat ini sudah memerlukan perubahan pola pembelajaran atau masih memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara tatap muka.
“Kami akan melihat hasil pemeriksaan dan penilaian dari Dinkes terlebih dahulu. Data tersebut penting untuk menjadi dasar apakah opsi pembelajaran daring memang diperlukan atau belum,” katanya.
Ia menambahkan, perkembangan kabut asap harus terus dipantau mengingat perubahan kondisi udara dapat memengaruhi aktivitas masyarakat. Kelompok anak-anak menjadi salah satu pihak yang perlu mendapat perhatian karena mereka masih rutin beraktivitas di lingkungan sekolah.
Menurutnya, kebijakan pendidikan dalam situasi seperti ini perlu mempertimbangkan dua hal, yakni keberlangsungan proses belajar dan perlindungan kesehatan peserta didik.
Dengan adanya data yang jelas, pemerintah dapat menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Komisi IV DPRD Samarinda berharap koordinasi bersama Dinkes dapat menghasilkan informasi yang cukup untuk menilai tingkat risiko akibat kabut asap.
Informasi tersebut juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam menyikapi kondisi udara yang berkembang.
Jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya langkah perlindungan tambahan, opsi pembelajaran daring dapat kembali dibahas sebagai salah satu alternatif. Namun, keputusan mengenai perubahan sistem pembelajaran tetap perlu mengacu pada hasil penilaian kesehatan dan kondisi aktual di Samarinda.
DPRD Samarinda menegaskan pentingnya pemantauan kualitas udara secara berkelanjutan agar langkah yang diambil tidak terlambat maupun dilakukan tanpa dasar yang kuat. Dengan demikian, keselamatan peserta didik tetap menjadi perhatian tanpa mengabaikan kebutuhan mereka untuk memperoleh pendidikan. (MRD/Adv/DPRDSamarinda)
