AdvertorialDPRD KALTIM

Jadwal Kesepakatan KUA-PPAS Kaltim 2027 Bergeser, PKS Sebut Tahapan Anggaran Tetap Aman

×

Jadwal Kesepakatan KUA-PPAS Kaltim 2027 Bergeser, PKS Sebut Tahapan Anggaran Tetap Aman

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Perubahan jadwal penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 dinilai belum mengganggu proses penyusunan anggaran daerah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim menilai pergeseran agenda tersebut masih dalam batas wajar selama tahapan selanjutnya dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu.

Semula, penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026. Namun, agenda tersebut mengalami perubahan dan dijadwalkan kembali pada 17 November 2026.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menjelaskan perubahan waktu itu berkaitan dengan permintaan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, serta kebutuhan menyelesaikan sejumlah penyesuaian administrasi dalam usulan anggaran.

Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan tahapan penting yang melibatkan pihak legislatif dan eksekutif. Karena itu, kehadiran unsur pemerintah daerah, khususnya Sekda yang juga menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), perlu diperhatikan.

“Kesepakatan anggaran ini harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Jadi, kalau memang ada pejabat terkait yang belum bisa hadir, lebih baik waktunya disesuaikan daripada dipaksakan,” kata Firnadi.

Ia mengatakan, perubahan jadwal tersebut belum menjadi ancaman bagi penyelesaian APBD 2027. Sebab, berdasarkan pedoman penyusunan anggaran, kesepakatan KUA-PPAS masih memiliki batas waktu hingga 30 November 2026.

Sementara itu, penetapan APBD 2027 menjadi peraturan daerah ditargetkan paling lambat pada 30 Desember 2026. Dengan jadwal penandatanganan yang baru, DPRD dan Pemprov Kaltim dinilai masih mempunyai waktu untuk melanjutkan proses penyusunan hingga tahap akhir.

Selain persoalan jadwal, penyesuaian administrasi terhadap usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD turut menjadi bagian dari pekerjaan yang harus diselesaikan.

Firnadi menerangkan, terdapat sejumlah usulan pokir yang perlu diperbaiki karena lokasi pengajuannya tidak sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD pengusul. Usulan tersebut kemudian dikembalikan untuk disesuaikan dan dimasukkan kembali melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Meski demikian, ia memastikan pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim pada dasarnya telah diselesaikan. Dengan demikian, pekerjaan yang masih berjalan lebih banyak menyangkut penyempurnaan administrasi usulan tersebut.

“Secara substansi pembahasan di Banggar sudah tuntas. Sekarang tinggal membereskan beberapa administrasi pokir yang harus dikembalikan sesuai dapil pengusul dan diinput ulang. Kami optimistis agenda 17 November bisa terlaksana,” jelasnya.

Firnadi pun berharap seluruh proses administrasi dapat segera dirampungkan sehingga perubahan jadwal tidak berdampak pada tahapan penyusunan APBD Kaltim 2027 secara keseluruhan. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600