AdvertorialDPRD KALTIM

Nurhadi Ingatkan Dampak Kebijakan Pajak Pusat terhadap Keuangan dan Ekonomi Daerah

×

Nurhadi Ingatkan Dampak Kebijakan Pajak Pusat terhadap Keuangan dan Ekonomi Daerah

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama yang berkaitan dengan pajak. Upaya mengejar target pendapatan dinilai tidak boleh berujung pada bertambahnya beban masyarakat, terlebih ketika kondisi ekonomi dan daya beli belum sepenuhnya pulih.

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Kementerian Keuangan yang meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada 2026. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tercatat mencapai Rp1.790,8 triliun.

Menurut Nurhadi, pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemasukan melalui pajak. Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran juga perlu dilakukan agar pengelolaan keuangan negara lebih optimal tanpa terus menambah tekanan terhadap masyarakat.

Ia mengingatkan, kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi di daerah. Sebab, keputusan yang tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi.

Nurhadi mengatakan, persoalan keterbatasan keuangan daerah juga menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim. Saat ini, pihaknya tengah membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait penerimaan pajak sebagai salah satu upaya memperkuat pendapatan daerah di tengah terbatasnya transfer dari pemerintah pusat.

“Daerah menghadapi persoalan karena sebagian penerimaan disetorkan ke pusat, tetapi pengembaliannya belum sesuai dengan kebutuhan dan hak daerah. Kondisi ini membuat kita harus mencari alternatif untuk memperkuat pendapatan sendiri,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran transfer menuntut pemerintah daerah mencari sumber pendapatan tambahan. Namun, langkah tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat agar kebijakan fiskal tidak justru memperburuk keadaan.

Menurutnya, apabila berbagai kebijakan hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa melihat kondisi warga, dampaknya bisa terlihat dari melemahnya transaksi ekonomi dan semakin terbatasnya perputaran uang di masyarakat.

“Kalau daya beli terus tertekan, aktivitas ekonomi juga akan ikut melambat. Uang yang beredar semakin sedikit karena masyarakat harus mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan pengeluaran lainnya,” jelas Nurhadi.

Ia turut menyoroti kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai rentan terhadap tekanan ekonomi. Menurutnya, meningkatnya jumlah masyarakat yang membuka usaha kecil tidak selalu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Sebab, sebagian warga memilih berjualan atau menjalankan usaha mandiri bukan semata-mata karena ingin mengembangkan bisnis, melainkan karena terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan.

“Banyaknya UMKM yang bermunculan tidak otomatis berarti ekonomi sedang baik. Ada masyarakat yang terpaksa membuka usaha sendiri karena sulit mendapatkan pekerjaan. Mereka berusaha bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.

Terkait pembahasan Raperda penerimaan pajak, Nurhadi mengakui masih terdapat perbedaan pandangan di internal DPRD Kaltim. Sejumlah fraksi menginginkan agar tarif pajak pada sektor tertentu tidak mengalami kenaikan, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Menurutnya, kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehingga setiap perubahan tarif perlu dikaji secara cermat. DPRD tidak ingin kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru menambah pengeluaran warga.

“Pembahasannya masih berjalan dan memang ada perbedaan pandangan. Beberapa fraksi meminta agar tarif pajak tertentu setidaknya tidak dinaikkan, terutama pajak bahan bakar dan bea balik nama kendaraan. Kita harus menghitung betul dampaknya karena masyarakat yang akan langsung merasakan,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan