UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim perlu disertai perencanaan yang matang agar hasilnya tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga memiliki kualitas dan daya guna jangka panjang. Kepastian anggaran hingga kesesuaian spesifikasi pekerjaan dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses jalan.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini telah menunjukkan arah positif. Namun, capaian tersebut tetap harus diimbangi dengan pelaksanaan proyek yang terukur dan memperhatikan standar pekerjaan.
“Pembangunan infrastruktur yang didorong pemerintah provinsi sudah berada pada arah yang baik. Ini memang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga upaya tersebut harus terus dilanjutkan dengan memperhatikan kualitas hasil pekerjaannya,” kata Reza.
Ia mengingatkan, sebelum proyek dikerjakan, pemerintah harus memastikan seluruh aspek teknis telah dipersiapkan secara cermat. Mulai dari perencanaan konstruksi, standar material dan kualitas pekerjaan, hingga kemampuan keuangan untuk membiayai proyek sampai tuntas.
Menurutnya, perencanaan yang kurang matang berpotensi memengaruhi hasil pembangunan. Karena itu, ketersediaan anggaran harus menjadi pertimbangan sejak awal agar pelaksanaan proyek tidak terkendala di tengah jalan.
“Jangan hanya melihat seberapa cepat pekerjaan bisa diselesaikan. Semua harus dihitung sejak tahap perencanaan, termasuk standar teknis, kualitas konstruksi, serta kemampuan anggaran yang benar-benar tersedia,” tegasnya.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian DPRD Kaltim adalah peningkatan jalan penghubung Tering di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menuju Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pembangunan akses tersebut dinilai strategis untuk memperkuat hubungan transportasi antardaerah, khususnya di kawasan pedalaman.
Dalam pelaksanaannya, proyek jalan tersebut dibagi menjadi tiga paket pekerjaan. Perkembangan fisik masing-masing paket telah melampaui separuh target, dengan capaian paket pertama sebesar 67 persen, paket kedua 68 persen, dan paket ketiga mencapai 77 persen.
Reza menyebut, DPRD Kaltim memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, pihaknya akan mengawal agar penggunaan dana daerah tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
Baginya, indikator keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari laporan progres fisik. Kondisi infrastruktur setelah selesai dikerjakan juga harus menjadi tolok ukur, terutama dalam menjawab persoalan aksesibilitas yang selama ini dirasakan masyarakat.
“DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi sekaligus memastikan penganggaran berjalan sebagaimana mestinya. Kami ingin setiap dana yang dialokasikan benar-benar menghasilkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar mengejar angka realisasi pekerjaan,” ujarnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim terus memperkuat pembangunan jalan di berbagai wilayah dengan memperhatikan pemerataan, ketepatan perencanaan, serta mutu konstruksi.
Dengan infrastruktur yang dibangun secara berkualitas, Reza optimistis konektivitas antarwilayah dapat semakin baik, perjalanan masyarakat lebih lancar, dan kegiatan ekonomi di daerah yang selama ini terkendala akses dapat berkembang. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















