AdvertorialDPRD KALTIM

APBD Kaltim 2027 Diperkirakan Susut ke Rp12,1 Triliun, DPRD Minta Belanja Lebih Selektif

×

APBD Kaltim 2027 Diperkirakan Susut ke Rp12,1 Triliun, DPRD Minta Belanja Lebih Selektif

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diperkirakan menghadapi ruang fiskal yang semakin sempit pada 2027. Setelah mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim kembali diproyeksikan menyusut hingga sekitar Rp12,1 triliun.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan penggunaan anggaran. Setiap program pembangunan dituntut memiliki manfaat nyata, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan pelayanan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan penurunan kemampuan keuangan daerah mengharuskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi rencana belanjanya. Pemerintah tidak bisa lagi menjalankan program tanpa mempertimbangkan tingkat urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, APBD Kaltim yang sebelumnya mencapai sekitar Rp21 triliun pada 2025, turun menjadi Rp15,15 triliun pada 2026. Pada tahun berikutnya, anggaran daerah diperkirakan kembali berkurang seiring menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Dengan kondisi anggaran yang terus mengalami penurunan, kita harus semakin berhati-hati dalam menentukan pengeluaran. Proyeksi APBD 2027 hanya sekitar Rp12,1 triliun, sehingga setiap alokasi dana harus benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Andi Satya.

Menurutnya, situasi tersebut tidak cukup direspons dengan sekadar mengurangi belanja. Pemprov Kaltim perlu mengubah pola perencanaan dan pelaksanaan program agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif.

OPD juga diminta menyusun kegiatan berdasarkan kebutuhan paling mendesak. Program yang tidak memberikan dampak signifikan perlu dievaluasi, sehingga kemampuan keuangan daerah dapat difokuskan pada kegiatan yang lebih produktif.

Andi Satya menekankan, kebijakan penghematan jangan sampai berimbas pada penurunan kualitas pelayanan publik. Meski ruang anggaran semakin terbatas, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menyebut pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur harus tetap masuk dalam jajaran prioritas. Ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dijaga keberlanjutan programnya.

Karena itu, ia berharap seluruh perangkat daerah mampu menerjemahkan kebijakan efisiensi ke dalam program kerja yang terukur dan tepat sasaran, bukan sekadar memangkas anggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan di lapangan.

“Yang terpenting, kegiatan yang dibiayai APBD harus jelas hasilnya. Jangan sampai anggaran yang terbatas justru digunakan untuk program yang tidak memberikan dampak langsung. Kita ingin setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

DPRD Kaltim berharap penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah tanpa mengesampingkan kebutuhan pelayanan dasar dan pembangunan. Dengan penentuan prioritas yang tepat, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menjadi penghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim. (MRD/Adv/DPRDKaltm)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan