AdvertorialDPRD KALTIM

Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun, Nurhadi Minta Pemerintah Jangan Bebani Rakyat

×

Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun, Nurhadi Minta Pemerintah Jangan Bebani Rakyat

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pernyataan Menteri Keuangan mengenai kekurangan penerimaan pajak yang mencapai sekitar Rp514 triliun dan ajakan meminta dukungan masyarakat untuk mengejar target tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang terus dibebani untuk menutup kekurangan penerimaan negara.

Nurhadi menilai, penambahan penerimaan negara melalui pajak memang menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini belum sepenuhnya pulih.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga mengevaluasi penggunaan anggaran negara. Ia menilai, masyarakat perlu merasakan manfaat yang sebanding dengan pajak yang selama ini dibayarkan.

“Sekarang masyarakat sudah terlalu banyak dibebani pajak. Hampir semua kegiatan ada pajaknya. Tetapi, manfaat yang kembali dirasakan masyarakat justru masih sangat minim,” ujar Nurhadi (16/11/2026).

Nurhadi juga mempertanyakan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, khususnya di Kaltim. Menurutnya, kontribusi masyarakat melalui pajak belum sebanding dengan pembangunan yang terlihat di daerah.

Ia menilai pemerintah perlu lebih dahulu membenahi pengelolaan belanja negara sebelum meminta masyarakat meningkatkan kontribusi pajak.

Nurhadi turut menyoroti sejumlah program pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran untuk program-program tersebut, terutama terkait kajian, pelaksanaan, serta manfaat yang diterima masyarakat.

“Sudah tahu kita ini kekurangan uang, kok malah belanja semena-mena. Kalau membutuhkan dana, seharusnya pemerintah juga bisa mencari sumber pemasukan dari BUMN dan mengoptimalkan hasil kekayaan negara kita,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan negara. Karena itu, menurutnya, pemerintah tidak seharusnya terus menjadikan pajak masyarakat sebagai tumpuan utama.

Nurhadi bahkan mengibaratkan kondisi tersebut seperti orang tua yang menghamburkan uang, tetapi justru meminta anaknya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Harusnya sejahterakan dulu anaknya. Orang tua juga harus ikat pinggang kencang-kencang. Jangan sampai masyarakat terus diminta bekerja keras dan membayar pajak, sementara pemerintah tidak melakukan evaluasi terhadap pengeluarannya,” tukasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan