UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Kerusakan bangunan SMAN 3 Kota Bangun Darat akibat hujan deras dan angin kencang mendapat perhatian DPRD Kaltim. Pemerintah provinsi diminta segera mengalokasikan anggaran perbaikan agar aktivitas belajar siswa tidak terus berlangsung dengan memanfaatkan fasilitas sekolah yang bukan diperuntukkan sebagai ruang kelas.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani Dinas Pendidikan Kaltim. Terlebih, bangunan sekolah yang mengalami kerusakan masih tergolong baru karena baru digunakan sekitar tiga hingga empat tahun.
Ia menjelaskan, cuaca ekstrem yang terjadi menyebabkan sejumlah bagian ruangan sekolah mengalami kerusakan. Dampaknya, beberapa fasilitas yang semestinya digunakan untuk kegiatan belajar tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
“Angin kencang yang disertai hujan deras mengakibatkan beberapa bagian bangunan SMAN 3 Kota Bangun mengalami kerusakan. Padahal, usia gedung tersebut belum lama, baru sekitar tiga sampai empat tahun digunakan,” kata Salehuddin.
Akibat kondisi itu, pihak sekolah terpaksa mengatur ulang lokasi kegiatan belajar mengajar (KBM). Sejumlah siswa kini harus menggunakan musala, perpustakaan, hingga laboratorium biologi sebagai tempat pembelajaran sementara.
Salehuddin menilai penggunaan fasilitas alternatif tersebut tidak bisa dibiarkan berlangsung terlalu lama. Menurutnya, sarana tersebut memiliki fungsi tersendiri dan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan ruang belajar siswa.
Ia pun meminta Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan segera memasukkan kebutuhan rehabilitasi sekolah dalam pembahasan anggaran daerah.
Salehuddin menyebut persoalan tersebut perlu diperjuangkan dalam proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 maupun 2027. Dengan begitu, kebutuhan perbaikan dapat dipertimbangkan sebelum penetapan anggaran.
“Ini perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pendidikan. Kami berharap kebutuhan perbaikan sekolah tersebut bisa dimasukkan dalam pembahasan KUA-PPAS sehingga penanganannya tidak harus menunggu terlalu lama,” jelasnya.
Berdasarkan perkiraan awal, kebutuhan dana untuk memperbaiki bangunan sekolah tersebut berada di kisaran Rp500 juta. Salehuddin menilai besaran itu masih memungkinkan untuk diperjuangkan melalui pembahasan anggaran yang sedang berjalan.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut memiliki perhatian khusus baginya karena pembangunan SMAN 3 Kota Bangun Darat sejak awal turut dikawalnya ketika masih menjabat sebagai pimpinan DPRD Kutai Kartanegara.
Salehuddin mengungkapkan, pembangunan sekolah itu sebelumnya dilakukan secara bertahap dengan dukungan anggaran sekitar Rp13,7 miliar, kemudian dilanjutkan dengan alokasi tambahan sekitar Rp7 miliar.
Karena memiliki keterkaitan dengan proses pembangunan sejak awal, ia berharap kerusakan yang terjadi saat ini tidak luput dari perhatian pemerintah daerah.
“Sejak awal pembentukan wilayah Kota Bangun Darat, saya ikut mengawal pembangunan sekolah tersebut ketika masih berada di DPRD kabupaten. Anggarannya juga melalui beberapa tahapan. Jadi, tentu kami berharap fasilitas pendidikan yang sudah dibangun itu tetap mendapat perhatian dan segera diperbaiki,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Salehuddin mengatakan pembahasan KUA-PPAS masih memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan belanja pemerintah. Proses pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) nantinya dapat menjadi ruang untuk memperjuangkan tambahan alokasi sesuai kebutuhan prioritas daerah.
Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan kondisi sekolah di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan. Sebab, kerusakan sarana belajar berpotensi mengganggu kenyamanan dan kelancaran proses pendidikan para siswa.
“Wilayah yang fasilitas pendidikannya masih terbatas harus menjadi perhatian lebih. Jangan sampai anak-anak harus terus belajar dengan kondisi ruangan yang tidak memadai hanya karena perbaikan bangunannya belum mendapat alokasi anggaran,” tukasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
