UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pengelolaan jasa pemanduan kapal atau assist yang melintasi kawasan jembatan di Kaltim dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan daerah (perusda). Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta pemerintah membuka peluang kerja sama agar perusda turut terlibat dalam bisnis yang selama ini dikelola Pelindo.
Menurut Hamas sapaan akrabnya, aktivitas pemanduan kapal di sekitar jembatan, khususnya Jembatan Mahakam Samarinda, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, peluang tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan milik pemerintah daerah.
Ia menyoroti banyaknya kapal yang membutuhkan layanan assist ketika melintasi bawah jembatan. Kondisi itu menjadi alasan baginya untuk mendorong keterlibatan perusda dalam pengelolaan layanan tersebut.
Hamas menyebut, dalam aktivitas pelayaran di sekitar Jembatan Samarinda terdapat sekitar 11 kapal yang membutuhkan bantuan pemanduan. Akan tetapi, seluruh layanan tersebut masih berada dalam pengelolaan Pelindo.
“Coba lihat aktivitas kapal di bawah jembatan Samarinda. Ada sekitar 11 kapal yang membutuhkan layanan assist dengan pergerakan ke berbagai arah. Potensi kegiatan sebesar itu seharusnya bisa memberikan peluang usaha bagi perusahaan daerah,” ujar Hamas.
Ia mengungkapkan, wacana pelibatan perusda tersebut telah disampaikan dalam pembahasan bersama Dinas Perhubungan Kaltim dan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil peran dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di sekitar infrastruktur publik. Terlebih, pembangunan jembatan menggunakan anggaran pemerintah sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas yang melintasinya juga perlu memberikan kontribusi bagi daerah.
Hamas berharap perusda tidak hanya menjadi badan usaha milik pemerintah yang menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menangkap peluang bisnis untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Perusahaan daerah harus diberi kesempatan mengembangkan usaha yang memang memiliki prospek. Jangan sampai peluang ekonomi di daerah justru sepenuhnya dikelola pihak lain, sementara perusda tidak mendapatkan bagian,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kerja sama dapat dibangun melalui pola *business to business* (B2B) dengan Pelindo. Skema tersebut memungkinkan perusda terlibat dalam kegiatan jasa pemanduan, baik melalui kemitraan langsung dengan Pelindo maupun perusahaan swasta pengguna layanan assist.
Di samping potensi pendapatan, Hamas turut mengingatkan persoalan keselamatan dan perlindungan aset daerah. Ia menyinggung beberapa kejadian kapal menabrak Jembatan Mahakam yang kemudian membutuhkan biaya perbaikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya terus menanggung beban perbaikan infrastruktur akibat insiden pelayaran tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai.
Karena itu, ia mengusulkan agar keterlibatan perusda dalam bisnis pemanduan kapal juga diikuti dengan skema perlindungan asuransi. Dengan demikian, risiko kerusakan jembatan akibat aktivitas kapal dapat diantisipasi melalui mekanisme pertanggungan.
Hamas menilai langkah tersebut memungkinkan daerah memperoleh dua manfaat sekaligus, yakni tambahan pendapatan melalui aktivitas usaha dan perlindungan terhadap infrastruktur yang menjadi aset pemerintah.
“Jembatan itu dibangun menggunakan uang daerah, bukan anggaran Pelindo. Ketika terjadi kerusakan akibat kapal yang melintas, pemerintah daerah kembali harus memikirkan biaya perbaikannya. Karena itu, perlu ada keterlibatan perusda sekaligus perlindungan asuransi agar aset daerah tidak terus menanggung risiko sendiri,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
