UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan sawit menyediakan kebun plasma bagi masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menyisakan tanda tanya. DPRD Kaltim menilai angka realisasi yang dilaporkan perusahaan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan langsung untuk memastikan masyarakat benar-benar menerima haknya.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyoroti laporan realisasi kebun plasma yang disebut telah mencapai sekitar 280 ribu hektare. Menurutnya, angka tersebut tidak bisa langsung dijadikan patokan sebelum dipastikan kesesuaiannya dengan kondisi perkebunan di lapangan.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim bersama Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim di Samarinda, belum lama ini. Dalam pertemuan tersebut, DPRD membahas pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
Sabaruddin mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah keluhan dari kelompok tani dan warga di sekitar kawasan perkebunan. Mereka mempertanyakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan maupun pemenuhan hak plasma yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban perusahaan.
Karena itu, Komisi II meminta Disbun memberikan penjelasan terperinci mengenai data perusahaan yang telah menjalankan kewajiban tersebut.
“Masih ada laporan dari kelompok tani dan masyarakat yang merasa belum dilibatkan dalam kegiatan perkebunan. Kami ingin memastikan bagaimana pelaksanaan kewajiban plasma itu sebenarnya, sehingga data yang disampaikan perusahaan perlu dibuka dan diperiksa,” kata Sabaruddin.
Ia mengingatkan bahwa penyediaan kebun plasma merupakan kewajiban perusahaan perkebunan, bukan bentuk bantuan sukarela. Sesuai ketentuan, perusahaan diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan porsi paling sedikit 20 persen.
Sabaruddin juga menegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dipisahkan dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Keduanya memiliki dasar dan tujuan berbeda sehingga tidak semestinya digunakan untuk saling menggantikan.
“Plasma dan CSR merupakan dua hal yang berbeda. Jangan sampai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dianggap sudah menggugurkan kewajiban penyediaan kebun bagi masyarakat. Ini yang perlu diluruskan,” tegasnya.
Ia menyebutkan, perkebunan sawit di Kaltim memiliki luasan sekitar 1,5 juta hektare. Dari total tersebut, terdapat laporan sekitar 280 ribu hektare yang diklaim sebagai kebun plasma.
Namun, DPRD belum dapat memastikan apakah keseluruhan luasan tersebut benar-benar sudah terealisasi dan dikelola sesuai ketentuan. Untuk itu, verifikasi lapangan dinilai menjadi langkah penting guna mencocokkan laporan administratif dengan kondisi sebenarnya.
“Angka yang tercantum dalam laporan belum tentu menggambarkan keadaan sesungguhnya. Kami perlu melihat langsung apakah kebun yang dilaporkan sebagai plasma memang tersedia dan sudah dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Sabaruddin menegaskan, pemeriksaan tersebut harus melibatkan pihak terkait agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap proses pengecekan tidak hanya berhenti pada pencocokan dokumen, tetapi juga memastikan masyarakat yang berhak memperoleh manfaat dari kebun plasma.
Data Dinas Perkebunan Kaltim mencatat luas tanam sawit hingga akhir 2025 mencapai 1,43 juta hektare dengan produksi tandan buah segar (TBS) sekitar 21,18 juta ton per tahun.
Sementara itu, data terbaru yang dipaparkan dalam pembahasan pada Oktober 2026 menunjukkan luas kebun plasma di Kaltim tercatat sekitar 219.696 hektare. Jumlah tersebut berbeda cukup jauh dengan angka sekitar 280 ribu hektare yang disampaikan dalam rapat Komisi II DPRD.
Perbedaan data tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penelusuran lebih lanjut. Terlebih, capaian pemenuhan kebun plasma juga belum menunjukkan pemerataan antarkabupaten.
Berdasarkan data Disbun Kaltim, Kabupaten Paser mencatat realisasi tertinggi sebesar 21,20 persen. Disusul Berau 13,37 persen, Kutai Timur 12,01 persen, Kutai Kartanegara 8,26 persen, Kutai Barat 7,84 persen, Mahakam Ulu 4,49 persen, serta Penajam Paser Utara sebesar 4,09 persen.
Sabaruddin menilai ketimpangan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah, mengingat keberadaan perkebunan sawit seharusnya turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.
Ia meminta Disbun Kaltim tidak hanya mengandalkan laporan yang diserahkan perusahaan dalam melakukan pengawasan. Pemeriksaan faktual diperlukan untuk mengetahui apakah kewajiban plasma telah dijalankan sesuai aturan atau masih sebatas pencatatan administrasi.
Komisi II DPRD Kaltim pun mendorong agar proses verifikasi segera ditindaklanjuti bersama seluruh pihak terkait. Pengawasan yang lebih menyeluruh diharapkan dapat mencegah perusahaan mengaburkan kewajiban plasma dengan kegiatan CSR.
“Jangan hanya melihat laporan di atas kertas. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan haknya. Kalau memang perusahaan sudah memenuhi kewajiban, harus bisa dibuktikan melalui kondisi di lapangan,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
