UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) didorong memperkuat kesiapan anggaran untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya banjir yang berpotensi terjadi setelah periode kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya memusatkan perhatian pada penanganan karhutla. Menurutnya, langkah antisipasi terhadap bencana lain, terutama banjir menjelang musim penghujan, juga harus masuk dalam perencanaan pemerintah.
Ia menilai pengalaman menghadapi karhutla sepanjang tahun ini seharusnya menjadi evaluasi bagi Pemprov Kaltim dalam menyusun kebutuhan belanja kebencanaan untuk tahun mendatang.
Hamas sapaan akrabnya, juga menekankan pentingnya menyediakan alokasi khusus agar pemerintah memiliki kesiapan pembiayaan ketika bencana terjadi. Dengan begitu, penanganan di lapangan tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan pengalihan anggaran setelah muncul keadaan darurat.
“Persoalan bencana ini harus sudah diperhitungkan sejak penyusunan anggaran. Untuk tahun berikutnya, pemerintah perlu memastikan ada alokasi belanja yang memang disiapkan untuk penanganan bencana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, potensi bencana di Kaltim memiliki karakteristik yang beragam. Setelah menghadapi ancaman kebakaran lahan, pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan banjir yang dapat berdampak terhadap permukiman maupun aktivitas masyarakat.
Karena itu, Hamas memastikan DPRD Kaltim mendukung langkah pemerintah dalam menyediakan pembiayaan untuk penanggulangan bencana. Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi salah satu faktor penting agar penanganan dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak dapat berjalan lebih cepat.
“Bencana yang perlu diperhatikan bukan hanya kebakaran hutan dan lahan. Banjir juga menjadi ancaman yang hampir selalu muncul, sehingga persiapannya harus dilakukan lebih awal. DPRD tentu mendukung kebutuhan anggaran untuk penanganan tersebut,” katanya.
Meski demikian, ia tidak menampik kemampuan keuangan daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan besaran alokasi belanja. Keterbatasan fiskal, kewajiban belanja mandatori, serta kebutuhan pembiayaan program prioritas lainnya membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas secara cermat.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut pemerintah tetap memperhatikan sektor kebencanaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Jangan sampai keterbatasan fiskal membuat kebutuhan penanganan bencana justru terabaikan.
Di tengah kondisi tersebut, kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi juga perlu ditingkatkan memasuki penghujung tahun. Ancaman banjir, banjir pesisir, hingga tanah longsor menjadi sejumlah risiko yang harus diperhitungkan dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.
Sebagai gambaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencatat sebanyak 2.540 kejadian karhutla terjadi sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Luas wilayah yang terdampak mencapai 10.691,66 hektare.
Besarnya jumlah kejadian dan luasan lahan terbakar tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kesiapan yang berkelanjutan. Hasanuddin pun mendorong agar pemerintah menjadikan anggaran kebencanaan sebagai bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar kebutuhan yang baru dipenuhi ketika bencana datang. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
