UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Keberlanjutan program penanganan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim. Pasalnya, dukungan pendanaan dari lembaga internasional Global Fund dijadwalkan berakhir pada 2027, sementara kebutuhan pembiayaan penanggulangan penyakit tersebut masih cukup besar.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan DPRD Kaltim mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS. Regulasi baru tersebut diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah, baik dalam pembiayaan maupun penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pembahasan Raperda memasuki hari ketiga uji publik yang digelar belum lama ini. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah, Dinas Kesehatan, akademisi, tenaga ahli, kementerian terkait hingga organisasi masyarakat sipil.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda HIV/AIDS DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mengatakan perubahan regulasi menjadi kebutuhan mendesak karena tantangan penanggulangan HIV/AIDS terus berkembang. Selain memperkuat pencegahan dan penanganan, pemerintah juga harus memastikan program tetap berjalan meskipun dukungan pembiayaan dari luar negeri berakhir.
Ia menjelaskan, selama ini sejumlah kegiatan penanggulangan HIV/AIDS masih memperoleh sokongan dari Global Fund. Berakhirnya dukungan tersebut pada 2027 membuat pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan skema pembiayaan mandiri.
“Ketergantungan terhadap bantuan Global Fund tidak bisa terus berlangsung. Ketika dukungan itu selesai pada 2027, pemerintah daerah harus sudah memiliki kesiapan anggaran sendiri, sementara kebutuhan penanganannya tidak sedikit,” ungkap Darlis.
Menurutnya, persoalan HIV/AIDS tidak cukup dipandang sebagai urusan pelayanan kesehatan semata. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan setiap warga mendapatkan akses pemeriksaan, pengobatan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif.
Urgensi pembaruan aturan tersebut turut terlihat dari kondisi epidemiologi Kaltim. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan, provinsi ini menempati posisi ke-11 secara nasional dalam jumlah kasus HIV, dengan akumulasi temuan yang telah melampaui 10 ribu kasus.
Anggota Pansus Raperda HIV/AIDS, Fadhly Imawan, menjelaskan rancangan aturan yang sedang dibahas memuat 16 bab dan 53 pasal. Materinya jauh lebih luas dibandingkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 yang sebelumnya menjadi pedoman penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim dengan 17 pasal.
Ia menyebut penambahan substansi dalam rancangan tersebut ditujukan untuk menjawab berbagai persoalan yang belum terakomodasi secara optimal dalam regulasi lama. Salah satu perhatian utamanya adalah memperluas akses pemeriksaan dan pengobatan sekaligus menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
Fadhly menilai keberhasilan penanganan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menemukan kasus baru. Kepastian pasien memperoleh terapi dan menjalani pengobatan secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan penyebaran HIV.
“Jangan sampai seseorang sudah terdeteksi positif, tetapi kemudian kesulitan mendapatkan terapi. Karena itu, dalam rancangan ini kami mendorong agar pengobatan dapat diberikan segera setelah diagnosis dipastikan, paling lambat dalam tujuh hari,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menambahkan penanganan HIV/AIDS dan IMS membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada tindakan medis, tetapi juga dukungan sosial, perlindungan hak pasien, serta kesinambungan pelayanan kesehatan.
Ia mengingatkan agar pemerintah memastikan pasien tetap mendapatkan pendampingan dan tidak menghentikan pengobatan di tengah jalan. Sebab, terputusnya terapi dapat menjadi hambatan dalam mengendalikan perkembangan penyakit.
“Penanganan HIV/AIDS harus dilakukan secara menyeluruh. Kita perlu memastikan layanan kesehatan tetap tersedia dan pasien konsisten menjalani terapi. Jangan sampai mereka berhenti berobat karena persoalan akses maupun faktor sosial,” kata Andi Muhammad Ishak.
Selain penguatan layanan kesehatan, Raperda tersebut juga memasukkan pendekatan Triple 95 dan Triple Eliminasi. Kedua pendekatan itu menjadi bagian dari strategi pengendalian HIV/AIDS serta pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu kepada anak.
Melalui pembentukan regulasi baru ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk memasukkan program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS ke dalam perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah.
Dengan demikian, berakhirnya bantuan internasional pada 2027 tidak sampai mengganggu pelayanan terhadap pasien. DPRD Kaltim pun berharap aturan tersebut dapat menjadi landasan keberlanjutan program sekaligus menjamin masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa stigma dan diskriminasi.
Selanjutnya, seluruh masukan dalam uji publik akan menjadi bahan penyempurnaan materi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
