UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Wacana pemeriksaan ijazah anggota legislatif yang ramai disuarakan masyarakat mendapat dukungan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Dia menilai verifikasi dokumen pendidikan pejabat publik merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dihindari.
Menurut Darlis, setiap anggota legislatif harus siap apabila dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan diperiksa. Terlebih, jabatan yang mereka emban merupakan amanah yang diperoleh melalui pilihan masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan di tengah ramainya petisi di platform Change.org yang diinisiasi Farida Octavia. Petisi itu mendesak pimpinan DPR RI membuka akses sekaligus memverifikasi ijazah seluruh anggota DPR, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Isu ini turut menjadi perhatian setelah muncul perbincangan publik mengenai keabsahan ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Menanggapi perkembangan tersebut, Darlis berpandangan pemeriksaan dokumen pendidikan seharusnya dapat diterapkan secara menyeluruh. Tidak hanya anggota DPR RI, tetapi juga wakil rakyat yang bertugas di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
“Saya justru melihat pemeriksaan seperti ini sebagai langkah positif. Kalau memang cakupannya diperluas sampai seluruh anggota DPRD, termasuk kami di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, saya siap dan tidak keberatan,” ungkap Darlis.
Ia menjelaskan, keterbukaan menjadi bagian dari tanggung jawab seorang pejabat publik. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memastikan orang-orang yang dipilihnya memenuhi ketentuan administrasi.
Darlis menilai anggota dewan tidak sepatutnya bersikap defensif terhadap tuntutan tersebut. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemilih harus diimbangi dengan kesediaan menerima pengawasan dari masyarakat.
“Jabatan legislatif ini bukan diperoleh begitu saja, melainkan melalui pilihan rakyat. Karena itu, setiap masukan maupun tuntutan yang disampaikan masyarakat harus kita sikapi secara terbuka,” ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa pemeriksaan ijazah tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk tekanan terhadap anggota legislatif. Sebaliknya, langkah tersebut dapat menjadi sarana memastikan persyaratan yang digunakan dalam proses pencalonan telah sesuai aturan.
Bagi Darlis, masyarakat tidak boleh dibatasi ketika ingin mengetahui kelengkapan administrasi pejabat yang menduduki jabatan publik.
“Kalau publik ingin memastikan dokumen pendidikan pejabatnya benar dan memenuhi persyaratan, menurut saya itu hak mereka. Tidak ada alasan bagi kami untuk menutup diri atau menghalangi proses pemeriksaan tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Darlis membedakan kewajiban keterbukaan antara masyarakat biasa dan seseorang yang telah menduduki jabatan publik. Menurutnya, warga yang tidak memiliki jabatan pemerintahan tidak dapat dipaksa membuka dokumen pendidikan pribadinya kepada khalayak.
Namun, situasinya berbeda bagi pejabat publik. Persyaratan administrasi yang menjadi dasar seseorang memperoleh jabatan harus dapat dipertanggungjawabkan karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat.
Saat ditanya apakah dukungan tersebut juga mencerminkan sikap Fraksi PAN, Darlis tidak ingin berbicara mewakili pandangan fraksi. Dia menegaskan pernyataannya merupakan sikap pribadi yang mendukung pemeriksaan ijazah apabila hal itu menjadi aspirasi masyarakat.
“Secara pribadi saya mendukung. Jika masyarakat memang menghendaki adanya audit ijazah anggota legislatif, saya tidak melihat ada alasan untuk menolaknya,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















