AdvertorialDPRD KALTIM

Fraksi PDIP DPRD Kaltim Tak Setuju Pembiayaan MYC, Samsun Minta Jalan Rusak Jadi Prioritas

×

Fraksi PDIP DPRD Kaltim Tak Setuju Pembiayaan MYC, Samsun Minta Jalan Rusak Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah provinsi lebih selektif dalam menentukan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Fraksi tersebut menolak penggunaan skema Multi Years Contract (MYC) karena dinilai berpotensi membatasi fleksibilitas anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi kebutuhan penting. Namun, menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap proyek yang direncanakan benar-benar sesuai dengan tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah.

Ia mengingatkan, APBD Kaltim masih memiliki sejumlah kewajiban pembiayaan, termasuk program unggulan pemerintah provinsi seperti Gratispol dan Jospol. Kebutuhan anggaran untuk menjalankan program tersebut juga diperkirakan mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang.

Atas pertimbangan itu, Samsun menilai pemerintah perlu berhati-hati sebelum mengambil komitmen pembiayaan proyek yang membebani anggaran hingga beberapa tahun ke depan.

“Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Tetapi, jangan sampai semua rencana langsung dijalankan tanpa melihat kemampuan anggaran. Pemerintah harus menentukan mana yang paling mendesak dan mana yang pelaksanaannya masih bisa menunggu,” kata Samsun.

Ia berpandangan, anggaran infrastruktur sebaiknya terlebih dahulu diarahkan untuk memperbaiki jalan-jalan provinsi yang kondisinya sudah mengalami kerusakan. Infrastruktur tersebut dinilai membutuhkan perhatian lebih cepat karena berhubungan langsung dengan keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Sementara proyek pembangunan jalan yang belum menjadi kewenangan pemerintah provinsi, menurutnya, dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan ketersediaan anggaran dan tingkat kebutuhan.

Meski tidak sepakat dengan penggunaan MYC, Samsun mengakui bahwa rencana gubernur membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau merupakan tujuan pembangunan yang positif. Hanya saja, ia mengingatkan agar niat tersebut tidak membuat pemerintah mengabaikan perhitungan kemampuan fiskal.

Sebagai alternatif, Fraksi PDIP lebih mendorong penggunaan kontrak tahun tunggal atau *single year contract*. Pola ini dianggap memberikan ruang lebih luas kepada pemerintah untuk menentukan besaran pembiayaan berdasarkan kondisi APBD setiap tahunnya.

Dengan mekanisme tersebut, alokasi pembangunan dapat disesuaikan apabila pendapatan daerah mengalami peningkatan. Pemerintah juga tidak harus terikat pada kewajiban pembayaran proyek dalam beberapa tahun anggaran sebagaimana konsekuensi kontrak tahun jamak.

Samsun mencontohkan, apabila kemampuan APBD pada 2028 atau 2029 meningkat hingga Rp25 triliun, pemerintah bisa mempertimbangkan penambahan alokasi sekitar Rp1 triliun untuk menyelesaikan pembangunan satu ruas jalan.

“Melalui kontrak tahunan, pemerintah bisa lebih mudah menyesuaikan anggaran dengan kondisi keuangan yang tersedia. Kalau suatu saat APBD meningkat, alokasi pembangunan juga bisa diperbesar. Jadi, tidak harus sejak awal mengikat anggaran untuk beberapa tahun sekaligus,” jelasnya.

Ia menilai skema MYC justru berpotensi mengurangi keleluasaan pemerintah dalam menyusun belanja daerah. Sebab, ketika kontrak telah disepakati, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan anggaran lanjutan untuk memenuhi komitmen proyek tersebut.

Karena itu, Samsun berharap pemerintah provinsi mempertimbangkan kembali rencana penerapan MYC. Baginya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dimulai, tetapi juga dari ketepatan menentukan kebutuhan serta kemampuan daerah menyelesaikannya tanpa mengganggu pembiayaan program prioritas lainnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600