UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menaikkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mendapat persetujuan dari Komisi II DPRD Kaltim. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat yang saat ini belum sepenuhnya pulih.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pihaknya sejak awal tidak menghendaki adanya kenaikan kedua jenis pajak tersebut. Bahkan, dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi, Komisi II sempat mendorong penyesuaian tarif PBBKB agar diturunkan dari 8 persen menjadi 5 persen.
Sikap tersebut disampaikan dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Saat itu, pemerintah mengajukan kenaikan tarif PBBKB dari sebelumnya 8 persen menjadi 10 persen.
Namun, usulan tersebut mendapat keberatan dari Komisi II. Sabaruddin menyebut pihaknya berpandangan bahwa kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, bukan sekadar mengejar peningkatan pendapatan daerah.
“Kami dari Komisi II meminta supaya tarifnya tidak dinaikkan. Bahkan, kalau memungkinkan, justru diturunkan menjadi 5 persen agar tidak semakin membebani masyarakat,” kata Sabaruddin.
Dia mengungkapkan, perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif sempat mewarnai proses pembahasan. Pemerintah provinsi menginginkan adanya peningkatan tarif, sementara DPRD berupaya mempertahankan ketentuan yang sudah berlaku.
Setelah melalui pembicaraan cukup panjang, kedua pihak akhirnya menyepakati tarif PBBKB tetap berada di angka 8 persen atau tidak mengalami kenaikan menjadi 10 persen.
Penolakan serupa juga disampaikan Komisi II terhadap rencana perubahan tarif BBNKB. Dalam usulannya, pemerintah menginginkan tarif yang sebelumnya 7,5 persen dinaikkan menjadi 10 persen.
Akan tetapi, Komisi II tetap meminta agar besaran tarif tersebut tidak diubah. Sabaruddin menilai situasi perekonomian saat ini belum cukup kuat untuk menerima tambahan kewajiban pajak.
“Pertimbangannya sederhana, kondisi ekonomi masyarakat sekarang belum benar-benar stabil. Jangan sampai kebijakan kenaikan pajak justru menambah pengeluaran masyarakat di tengah situasi seperti ini,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan pajak daerah perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat. Pemerintah memang membutuhkan pendapatan untuk membiayai pembangunan, tetapi kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kondisi daya beli warga.
Sabaruddin berharap keputusan mempertahankan tarif PBBKB dan BBNKB dapat menjadi langkah untuk menjaga kestabilan ekonomi di Kaltim. Ia menilai tidak menaikkan pajak merupakan pilihan yang lebih bijak selama kondisi ekonomi masyarakat belum menunjukkan pemulihan yang optimal. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















