UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda sempat menimbulkan pertanyaan terkait perbedaan spesifikasi bore 60 dan bore 70.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa pemilihan MRI dengan ukuran bore 60 telah menjadi bagian dari opsi sejak tahap perencanaan.
Darlis menyebut perbedaan spesifikasi itu tidak seharusnya dianggap sebagai ketidaksesuaian pengadaan. Sebab, sejak awal terdapat dua pilihan ukuran yang ditawarkan dan pihak terkait akhirnya menentukan spesifikasi bore 60.
“Sejak proses awal memang ada dua pilihan, yakni MRI dengan bore 60 dan bore 70. Setelah dipertimbangkan, yang dipilih adalah ukuran 60. Jadi, sebenarnya tidak ada persoalan dalam penentuan spesifikasi tersebut,” jelas Darlis.
Ia menerangkan, istilah bore merujuk pada diameter lubang atau ruang tempat pasien masuk ketika menjalani pemeriksaan MRI. Perbedaan ukuran tersebut berpengaruh terhadap kapasitas alat dalam mengakomodasi pasien dengan ukuran tubuh berbeda.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, MRI dengan bore 60 dinilai sudah mencukupi kebutuhan pelayanan pemeriksaan di RSUD AWS. Spesifikasi tersebut juga disebut memiliki keunggulan dari sisi kualitas hasil pencitraan dibandingkan pilihan dengan diameter lebih besar.
Meski persoalan spesifikasi dinilai telah jelas, Darlis mengungkapkan masih ada kendala lain yang perlu diselesaikan, yakni proses pemindahan alat MRI ke ruang instalasi yang telah disiapkan di Gedung Pandurata.
Menurutnya, ukuran dan bobot perangkat MRI cukup besar sehingga menyulitkan proses pemasukan melalui jalur akses bangunan yang tersedia. Apabila dilakukan dengan memaksakan alat melewati akses tersebut, dikhawatirkan dapat berdampak pada kondisi fisik bangunan, khususnya bagian dinding.
Karena itu, diperlukan penanganan teknis khusus dengan menyiapkan jalur masuk alternatif melalui sisi bangunan. Langkah tersebut diperlukan agar perangkat dapat ditempatkan di ruang pemeriksaan tanpa menimbulkan kerusakan pada konstruksi gedung.
Terkait kebutuhan penyesuaian tersebut, Darlis menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim telah memberikan kepastian bahwa pekerjaan tambahan untuk akses pemasangan tidak akan dibebankan sebagai tambahan biaya kepada kontraktor.
“Pihak PUPR-PERA sudah menyampaikan bahwa penanganan teknis untuk memasukkan alat tersebut tidak akan menambah nilai anggaran yang menjadi tanggungan kontraktor,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses pengiriman hingga memastikan perangkat MRI berada di dalam ruangan yang telah disediakan merupakan tanggung jawab pihak penyedia atau pemilik barang.
Darlis berharap persoalan pemasangan tersebut segera mendapatkan solusi teknis sehingga pengadaan MRI tidak berhenti pada penyediaan alat semata.
“Perangkat kesehatan itu harus dapat ditempatkan dan dipersiapkan untuk menunjang pelayanan medis di RSUD AWS tanpa menimbulkan persoalan baru terkait konstruksi bangunan maupun pembiayaan proyek,” tukasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















