UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pembangunan dua fasilitas rumah ibadah umat Nasrani di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus berjalan dengan capaian berbeda. Hingga November 2026, pengerjaan di Kampung Geleo Baru telah menyentuh 80 persen, sementara proyek di Kampung Bigung Baru baru mencapai sekitar 50 persen.
Meski terdapat selisih progres pengerjaan, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, meyakini kedua proyek yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal, yakni sebelum akhir 2026.
Keyakinan itu disampaikan Ekti setelah turun langsung meninjau perkembangan pembangunan di kedua kampung tersebut. Monitoring dilakukan untuk melihat kondisi pekerjaan sekaligus memastikan pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai rencana.
Dari hasil peninjauan, pembangunan di Geleo Baru menjadi proyek dengan perkembangan paling cepat. Sementara pekerjaan di Bigung Baru masih membutuhkan waktu lebih panjang karena pelaksanaannya dimulai belakangan.
“Kalau melihat perkembangan di lapangan, Geleo Baru sudah mencapai sekitar 80 persen. Sedangkan di Bigung Baru masih kurang lebih 50 persen. Salah satu penyebabnya karena waktu mulai pengerjaannya tidak bersamaan,” kata Ekti.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan rumah ibadah di Geleo Baru mendapat dukungan anggaran sekitar Rp5 miliar. Adapun proyek di Bigung Baru dialokasikan dana kurang lebih Rp2 miliar.
Perbedaan waktu dimulainya pekerjaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian kedua proyek. Dengan waktu pengerjaan yang lebih awal, pembangunan di Geleo Baru kini telah mendekati tahap akhir dibandingkan proyek di Bigung Baru.
Kendati demikian, Ekti menilai sisa waktu hingga penghujung tahun masih memungkinkan untuk menuntaskan seluruh pekerjaan. Dia berharap pelaksana proyek dapat menjaga ritme pengerjaan tanpa mengesampingkan standar kualitas bangunan.
“Kami melihat masih ada peluang besar kedua proyek ini selesai sesuai target tahun ini. Harapannya, pekerjaan bisa terus berjalan dengan baik sampai seluruh tahapan benar-benar rampung,” ujarnya.
Ekti menegaskan, pembangunan rumah ibadah bukan sekadar penyediaan bangunan fisik, melainkan bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama.
Karena itu, dia menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan tetap diperlukan. Dengan demikian, fasilitas yang dibangun nantinya benar-benar sesuai kebutuhan serta dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Di luar proyek rumah ibadah, Ekti juga akan melanjutkan pengawasan terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur di wilayah daerah pemilihannya.
Salah satu agenda yang telah disiapkan adalah meninjau kondisi jalan penghubung Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pada pekan berikutnya.
Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi akses antardaerah sekaligus mengetahui perkembangan pembangunan infrastruktur yang menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat di kedua kabupaten tersebut. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















