UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Belum meratanya akses listrik dan buruknya kondisi jalan masih menjadi persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah pelosok Kalimantan Timur (Kaltim). Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah agar tidak menghambat aktivitas dan perkembangan ekonomi warga.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengungkapkan persoalan listrik dan infrastruktur jalan masih sering disampaikan masyarakat ketika dirinya turun langsung menemui konstituen melalui kegiatan reses.
Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, ketersediaan listrik dan akses jalan yang memadai merupakan kebutuhan penting untuk mendukung kehidupan masyarakat, khususnya yang berada jauh dari pusat perkotaan.
Agus mengatakan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah desa di Kaltim yang belum tersambung jaringan listrik PLN. Meski upaya pemenuhan kebutuhan tersebut terus berjalan secara bertahap, dia berharap jangkauan pelayanan listrik dapat diperluas lebih cepat.
“Memang masih ada beberapa desa yang belum mendapatkan akses listrik PLN. Namun, proses pemenuhannya terus dilakukan secara bertahap oleh pihak PLN,” ungkap Agus.
Dia menjelaskan, keterbatasan listrik tidak hanya berdampak pada kebutuhan penerangan rumah tangga. Lebih dari itu, kondisi tersebut turut memengaruhi kesempatan anak-anak dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan usaha masyarakat.
Karena itu, Agus menilai pemerataan jaringan listrik tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan. Warga yang bermukim di daerah terpencil juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas dasar.
Di samping persoalan kelistrikan, dia turut menyoroti akses jalan di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang kondisinya membutuhkan penanganan. Terlebih, ketika memasuki musim penghujan, jalur tersebut berpotensi semakin sulit dilalui masyarakat.
Kerusakan jalan dikhawatirkan menghambat perjalanan warga yang hendak menuju sejumlah wilayah pedalaman. Padahal, jalur Rantau Pulung memiliki peran penting sebagai penghubung antarkawasan di Kutim.
Agus menegaskan, penanganan jalan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian terhadap kebutuhan perbaikan infrastruktur tersebut.
“Untuk ruas jalan di Rantau Pulung, kewenangan penanganannya berada di pemerintah kabupaten. Jadi, pemerintah daerah perlu memastikan persoalan ini mendapat penanganan,” tegasnya.
Dia menambahkan, komunikasi dengan pemerintah kabupaten terus dilakukan untuk menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas jalan tersebut. Menurutnya, akses penghubung menuju kawasan pedalaman harus dipastikan dalam kondisi layak agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.
“Kami terus membangun koordinasi dan mengingatkan pemerintah kabupaten bahwa jalan tersebut merupakan jalur penting menuju wilayah pedalaman, termasuk sejumlah kecamatan di kawasan itu. Jangan sampai kondisinya menghambat aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















