UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Rencana efisiensi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diharapkan tidak mengorbankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga kesehatan. DPRD Kaltim menilai, kesejahteraan tenaga pelayanan publik tersebut perlu tetap menjadi perhatian di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan pengurangan belanja harus dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi dan dampak setiap pos anggaran. Menurutnya, guru, perawat, hingga tenaga medis merupakan kelompok pegawai yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga pemberian TPP perlu dipertahankan.
Ia mengingatkan, pembahasan mengenai pemangkasan TPP selama ini sering kali lebih banyak dikaitkan dengan pejabat struktural. Padahal, kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi pegawai di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jangan sampai kebijakan mengurangi TPP justru memberatkan guru dan perawat. Mereka juga menerima tambahan penghasilan itu, sementara tugasnya langsung berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ekti.
Menurutnya, penghapusan atau pengurangan TPP tidak bisa semata-mata dilihat sebagai langkah menekan pengeluaran pemerintah. Ada dampak terhadap kesejahteraan pegawai yang harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Ekti juga menilai anggapan bahwa TPP hanya dinikmati pejabat eselon I dan II tidak sepenuhnya tepat. Sebab, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan turut menjadi penerima tunjangan tersebut.
Ia menyebut, Gubernur Kaltim juga mengharapkan agar pemberian TPP tidak menjadi sasaran penghematan anggaran. Untuk itu, pemerintah daerah diminta mencari alternatif pengurangan belanja pada pos yang dinilai masih bisa ditekan, seperti perjalanan dinas serta pengeluaran untuk makan dan minum.
Di sisi lain, Ekti memahami bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah melakukan penyesuaian anggaran. Namun, keterbatasan keuangan tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan yang masih dibutuhkan masyarakat.
Salah satu sektor yang menurutnya harus tetap mendapat perhatian adalah pembangunan infrastruktur jalan. Ia menyinggung masih adanya sejumlah ruas jalan rusak di Kutai Timur dan Kutai Barat yang memerlukan perbaikan.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun skala prioritas agar penghematan anggaran tidak menghambat penanganan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Pembangunan harus tetap berjalan meskipun anggaran mengalami pengurangan. Memang perlu ada penyesuaian, tetapi kebutuhan masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur, jangan sampai terabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ekti mengatakan DPRD Kaltim melalui masing-masing komisi telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas berbagai persoalan anggaran bersama pihak terkait.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya legislatif mengawal penggunaan anggaran daerah agar tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program prioritas tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















