UpdateNusantara.id, Samarinda – Pada Tahun 2023 yang lalu Kabupaten Kutai Kartanegara hanya memperoleh Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp 3,8 Miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Mengetahui kondisi tersebut Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daeeah (DPRD) Kaltim, Ely Hartati Rasyid pun mengungkapkan kekecewaannya. Anggota Dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Kukar itu menilai, angka tersebut terlalu kecil dan tidak sebanding dengan kontribusi Kabupaten Kukar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
Ely membeberkan saat melakukan kunjungan Dapil beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku merasa malu ketika mengetahui besaran anggaran tersebut mengingat Kukar merupakan daerah penyumbang terbesar pendapatan terhadap Bumi Etam, tetapi justru seolah diremehkan oleh Pemprov Kaltim.
“Saya sebagai perwakilan dapil merasa malu untuk menyatakan bahwa segitunya aja. Kukar itu penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan oleh Bankeu Pemprov, harusnya dipikirkan,” bebernya saat diwawancarai awak media, Selasa (11/4/2023).
Ely menekankan, seharusnya besaran Bankeu tersebut harus ditingkatkan agar lebih berkeadilan. Mengingat tahun sebelumnya, nilai Bankeu yang diverikan Pemprov Kaltim kepada Kabupaten Kukar sekitar Rp 40 Miliar. Kendati demikian, nilai tersebut masih terbilang kurang bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar harus menombok.
“Kalau tahun sebelumnya cuman Rp 40 sekian Miliar, meskipun nilainya segitu, itu pun juga ada kekurangan bayarnya dan harus ditombok sekian miliar kan. Yah, nanti kita lihat lah angka-angka persisnya,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Lebih lanjut, sebut Ely, Kukar merupakan Kabupaten di Kaltim dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk sangat banyak. Tentunya secara politik sangat berpengaruh terhadap Pemprov dan wajib untuk diperhatikan.
Oleh sebab itu, Legislator Kaltim itu menegaskan bahwa pada tahun 2024 mendatang pihaknya akan mengusulkan besaran Bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp 100 Miliar. Dengan harapan, besaran nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.
“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu Batuah ke Bukit Biru itu belum, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga yang harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi, serta jalur-jalur vital,” tandas Ely. (HM/Adv/DPRDKaltim)
