UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Meluasnya penggunaan rokok elektrik atau vape, terutama di kalangan anak muda, menjadi perhatian DPRD Kaltim. Kehadiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape dinilai dapat menjadi salah satu rujukan dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan dukungannya terhadap fatwa tersebut. Ia menilai keputusan MUI perlu dihormati karena lahir melalui kajian yang mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya risiko penggunaan rokok elektrik bagi kesehatan.
Menurutnya, persoalan vape tidak bisa hanya dilihat dari sisi kebiasaan maupun perkembangan industri. Dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap penggunanya juga perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah penanganan.
“Saya melihat fatwa MUI ini perlu menjadi perhatian bersama. Ada pertimbangan dan kajian yang mendasarinya, terutama mengenai dampak penggunaan vape terhadap kesehatan. Karena itu, keputusan tersebut patut kita hormati,” ujar Salehuddin.
Ia juga mengamati penggunaan vape semakin berkembang dan tidak lagi terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Penggunanya kini berasal dari berbagai kalangan, termasuk perempuan dan anak muda.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu diwaspadai karena produk rokok elektrik memiliki beragam pilihan rasa dan bentuk yang dapat menarik minat konsumen baru. Padahal, kandungan nikotin dalam sejumlah produk vape berpotensi menimbulkan ketergantungan.
Salehuddin mengingatkan bahwa persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan risiko kesehatan bagi pengguna. Orang-orang di lingkungan sekitarnya juga perlu mendapatkan perlindungan dari paparan yang mungkin ditimbulkan.
“Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana penggunaan vape semakin meluas. Kandungan nikotin dapat memicu ketergantungan, sementara variasi rasa dan produknya membuat rokok elektrik semakin menarik bagi anak muda. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.
Ia menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi industri vape. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah pencegahan agar anak-anak dan remaja tidak semakin mudah mengakses produk tersebut.
Karena itu, Salehuddin mendukung upaya pemerintah bersama pihak terkait untuk memperluas penyampaian informasi mengenai fatwa MUI. Edukasi dinilai penting agar masyarakat memahami alasan di balik pembatasan tersebut, termasuk risiko kesehatan yang perlu diantisipasi.
Ia juga menilai pembahasan mengenai pengendalian rokok elektrik bukan hal baru di tingkat internasional. Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan pembatasan terhadap produk tersebut sebagai bagian dari upaya melindungi kesehatan masyarakat.
Meski demikian, menurutnya, penerapan kebijakan di Indonesia perlu diikuti komunikasi dan sosialisasi yang jelas hingga ke tingkat daerah. Hal ini diperlukan agar masyarakat maupun pelaku usaha memahami ketentuan yang berlaku dan langkah yang perlu dilakukan setelah terbitnya fatwa tersebut.
“Jangan sampai informasi ini hanya berhenti di tingkat pusat. Perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah dan sosialisasi yang menjangkau masyarakat luas, sehingga semua pihak memahami isi fatwa serta tindak lanjut yang diperlukan,” ungkapnya.
Salehuddin berharap perhatian terhadap persoalan vape tidak berhenti pada penerbitan fatwa semata. Edukasi, pengawasan, dan upaya membatasi akses anak-anak serta remaja perlu berjalan beriringan agar risiko ketergantungan nikotin dapat dicegah sejak dini.
Menurutnya, menjaga kesehatan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga terkait, keluarga, dan masyarakat. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















