UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat. Menyikapi perkembangan tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, meminta masyarakat tidak terjebak dalam polemik maupun informasi yang belum jelas kebenarannya.
Ia menilai, keputusan Gibran untuk mengundurkan diri harus disikapi secara bijak. Terlebih, proses selanjutnya menyangkut mekanisme ketatanegaraan yang harus dijalankan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Salehuddin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh berbagai narasi yang berkembang di media sosial. Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap keputusan politik tersebut tidak seharusnya memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
“Keputusan ini sudah menjadi bagian dari dinamika politik nasional. Saya berharap masyarakat bisa menyikapinya dengan kepala dingin, tidak mudah terpancing informasi yang belum terkonfirmasi, dan tetap menghormati proses hukum yang berjalan,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) itu menjelaskan, setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tahapan berikutnya menjadi kewenangan lembaga negara sesuai aturan konstitusi.
Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan ruang kepada MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, termasuk menjalankan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan.
“Setiap tahapan sudah memiliki aturan dan mekanismenya sendiri. Kita serahkan kepada lembaga yang berwenang untuk memprosesnya. Jangan sampai muncul penafsiran sendiri yang justru membuat situasi semakin tidak kondusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Salehuddin mengingatkan agar dinamika politik nasional tidak sampai mengalihkan perhatian dari persoalan lain yang juga membutuhkan penanganan serius, terutama kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, stabilitas nasional perlu dijaga agar pemerintah tetap dapat menjalankan agenda pembangunan dan mengambil langkah strategis untuk menghadapi tekanan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan melalui pernyataan maupun penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.
“Jangan sampai persoalan politik ini berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang merugikan masyarakat. Kita masih memiliki banyak persoalan ekonomi dan pembangunan yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Salehuddin menambahkan, kepastian proses konstitusional diperlukan agar tidak terjadi kekosongan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penyelesaian yang sesuai aturan, agenda pemerintahan diharapkan tetap berjalan tanpa terganggu dinamika politik.
“Yang terpenting sekarang bagaimana seluruh proses berjalan sesuai konstitusi. Masyarakat juga harus tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah karena informasi yang belum tentu benar,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















