UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kaltim menjadi salah satu agenda yang ingin diperjuangkan Anggota DPRD Kaltim, Sayid Muziburrachman, dalam pembangunan tahun 2027. Langkah tersebut menyusul banyaknya keluhan masyarakat mengenai akses jalan yang rusak dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Menurut Muzib, persoalan infrastruktur jalan perlu mendapat perhatian lebih karena dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jalan, tetapi juga memengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat.
Akses yang buruk, kata dia, dapat menghambat pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan, meningkatkan ongkos distribusi, hingga menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjalankan kegiatan usahanya.
“Jalan yang layak sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat. Ketika aksesnya rusak, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor, mulai dari distribusi barang hingga kegiatan ekonomi warga,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, persoalan kerusakan jalan menjadi salah satu aspirasi yang berulang kali diterimanya ketika bertemu masyarakat, termasuk dalam agenda reses. Warga banyak menyampaikan kondisi jalan berlubang dan akses transportasi yang belum memadai.
Aspirasi tersebut, lanjut Muzib, akan dibawa dalam pembahasan perencanaan pembangunan agar ruas-ruas jalan yang membutuhkan penanganan segera mendapatkan perhatian pemerintah.
“Masukan masyarakat yang kami terima harus menjadi bahan dalam menentukan arah pembangunan. Kami ingin kebutuhan perbaikan jalan yang mendesak bisa diperjuangkan dan mendapatkan porsi dalam program tahun 2027,” jelasnya.
Selain memastikan ketersediaan anggaran, Muzib juga meminta pemerintah memperhatikan mutu pekerjaan setiap proyek infrastruktur. Menurutnya, pembangunan jalan tidak cukup hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi harus menjamin hasil yang kuat dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Ia mengingatkan agar kerusakan jalan tidak kembali terjadi dalam waktu singkat setelah dilakukan perbaikan. Untuk itu, pengawasan terhadap kontraktor dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan perlu diperketat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
“Jangan hanya mengejar proyek selesai. Hasil pekerjaannya juga harus benar-benar berkualitas. Pengawasan perlu dilakukan secara serius supaya jalan yang sudah diperbaiki tidak kembali rusak dalam waktu dekat,” tegasnya.
Muzib menambahkan, penerapan standar konstruksi harus menjadi perhatian sejak tahap pengerjaan hingga penyelesaian proyek. Hal ini penting agar anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia memastikan DPRD Kaltim akan mengawal pembahasan kebutuhan pembiayaan infrastruktur jalan untuk tahun anggaran 2027. Dengan demikian, program perbaikan diharapkan dapat diarahkan pada lokasi yang paling membutuhkan penanganan.
“Kami akan berupaya mengawal agar anggaran perbaikan jalan tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Prioritasnya harus jelas, pengerjaannya berkualitas, dan manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
