BERITA 19
Hamas Tolak Wacana Pemindahan Transaksi Pemda dari Bankaltimtara ke Himbara
Tgl : 14/11/2026
Ket. Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto : MRD)
SAMARINDA – Potensi berkurangnya kontribusi Bankaltimtara terhadap pendapatan daerah menjadi perhatian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menyayangkan rencana pemindahan transaksi keuangan pemerintah daerah ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan pengelolaan transaksi perbankan, tetapi juga berpotensi memengaruhi perputaran uang dan aktivitas ekonomi di Kaltim. Sebab, transaksi pemerintah selama ini menjadi salah satu sumber aktivitas bisnis bagi bank milik daerah.
Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas mengatakan, keberadaan Bankaltimtara memiliki keterkaitan dengan kepentingan ekonomi daerah. Keuntungan dari aktivitas perbankan tersebut dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Ia pun secara pribadi menyatakan tidak sepakat apabila transaksi keuangan pemerintah daerah dialihkan ke bank lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi ekonominya.
“Menurut saya, transaksi pemerintah yang selama ini berjalan melalui Bankaltimtara memiliki nilai ekonomi tersendiri. Kalau semuanya dipindahkan, tentu ada potensi keuntungan dan kontribusi daerah yang ikut hilang,” ujarnya.
Hamas menilai, di tengah kondisi fiskal daerah yang menghadapi tekanan akibat efisiensi belanja dan perubahan dana transfer dari pemerintah pusat, keberadaan sumber pendapatan dari badan usaha milik daerah (BUMD) justru perlu diperkuat.
Karena itu, ia berharap Bankaltimtara tetap mendapatkan dukungan melalui kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan bisnis sekaligus meningkatkan daya saingnya dengan perbankan nasional.
Menurutnya, apabila terdapat kekurangan dalam fasilitas maupun kualitas layanan Bankaltimtara, pemerintah seharusnya mendorong perbaikan internal agar mampu memenuhi kebutuhan transaksi pemerintahan.
“Kalau memang masih ada kekurangan, itu yang harus dibenahi. Fasilitas, sarana, dan kualitas pelayanannya perlu ditingkatkan supaya bank daerah bisa semakin kompetitif dan memberikan manfaat lebih besar bagi daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan Bankaltimtara perlu dilakukan melalui peningkatan profesionalisme pengelolaan, pembenahan infrastruktur, serta optimalisasi pelayanan kepada pemerintah maupun masyarakat.
Hamas juga mengingatkan agar kebijakan pemindahan transaksi tidak hanya dilihat dari sisi kemudahan administrasi dan efisiensi. Pemerintah perlu menghitung dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan BUMD serta potensi pendapatan yang bisa diperoleh daerah.
Ia berharap rencana tersebut dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah tidak justru mengurangi peluang daerah dalam menjaga perputaran ekonomi dan memperkuat sumber pendapatan asli daerah. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
