UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Kekayaan ekosistem Kaltim, mulai dari kawasan hutan, mangrove, gambut hingga pesisir, dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru. Potensi tersebut kini didorong DPRD Kaltim melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
Regulasi ini diarahkan agar nilai ekonomi dari keberadaan dan kelestarian lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, DPRD menekankan bahwa keuntungan yang dihasilkan tidak boleh hanya dinikmati pemerintah maupun pihak pengelola, melainkan harus turut dirasakan masyarakat yang selama ini menjaga ekosistem.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Sarkowi V. Zahry, mengatakan kekayaan alam Kaltim seharusnya tidak hanya dilihat dari potensi sumber daya yang bisa dieksploitasi. Fungsi ekologis yang dimiliki setiap kawasan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila dikelola dengan sistem yang tepat.
Ia berpandangan, upaya menjaga kelestarian lingkungan justru dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“Kelestarian alam harus ditempatkan sebagai kekuatan ekonomi daerah. Artinya, lingkungan yang terjaga bukan hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Sarkowi.
Menurutnya, Raperda tersebut perlu memuat sejumlah instrumen untuk mengoptimalkan nilai ekonomi jasa lingkungan. Di antaranya pemberian insentif, kompensasi, pemanfaatan nilai ekonomi karbon, serta pengaturan distribusi keuntungan secara terbuka dan proporsional.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang berkontribusi menjaga kawasan hutan, mangrove, maupun ekosistem lainnya tidak hanya dibebani tanggung jawab konservasi, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari upaya yang mereka lakukan.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mengingatkan agar penyusunan aturan tersebut tidak berhenti sebatas pembentukan regulasi. Menurutnya, diperlukan sistem pelaksanaan yang terukur agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat dijalankan oleh pemerintah daerah.
Ia menilai keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan menjadi penting, termasuk pemerintah, kalangan akademisi, pelaku usaha, organisasi lingkungan, hingga kelompok masyarakat.
“Masukan dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar aturan yang disusun tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga bisa diterapkan. Karena itu, uji publik menjadi kesempatan untuk menguji sekaligus menyempurnakan substansi Raperda,” ujarnya.
Yenni juga menekankan pentingnya pengaturan mengenai pembagian kewenangan, metode penilaian jasa lingkungan, pengawasan, hingga penentuan penerima manfaat. Kepastian tersebut diperlukan agar pemanfaatan nilai ekonomi ekosistem tidak menimbulkan ketimpangan antara pemerintah, pemegang izin, dan masyarakat sekitar.
Besarnya peluang pengembangan sektor ini turut terlihat dari kondisi ekologis Kaltim. Berdasarkan data Pemprov Kaltim yang mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025, wilayah provinsi ini memiliki luas sekitar 12,69 juta hektare dengan kurang lebih 8 juta hektare di antaranya berstatus kawasan hutan.
Data Kementerian Kehutanan 2024 juga mencatat tutupan hutan di Kaltim mencapai 7,88 juta hektare atau sekitar 62 persen dari keseluruhan wilayah. Selain itu, Peta Mangrove Nasional 2025 menunjukkan ekosistem mangrove di Kaltim memiliki luas mencapai 239.805 hektare.
Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan skema jasa lingkungan. Ekosistem mangrove, misalnya, memiliki kemampuan melindungi kawasan pesisir dari abrasi, menyimpan karbon, sekaligus menjadi habitat berbagai biota laut yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara kawasan hutan dan gambut berperan dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, menyerap karbon, serta mempertahankan keanekaragaman hayati.
Meski memiliki potensi besar, pemanfaatan jasa lingkungan membutuhkan sistem pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penghitungan nilai ekonomi, kepastian hak pengelolaan, serta mekanisme pengawasan menjadi sejumlah aspek yang harus diperjelas dalam regulasi.
Apalagi, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Aturan tersebut menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dengan mengatur berbagai instrumen ekonomi karbon, termasuk alokasi karbon, transparansi, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan.
Oleh sebab itu, penyusunan Raperda di Kaltim juga perlu disesuaikan dengan kebijakan nasional agar pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun persoalan dalam pengakuan dan pencatatan nilai ekonomi karbon. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
