UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah Kaltim menuai berbagai sorotan. Praktik pengetapan yang masih berlangsung dinilai berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh BBM sesuai haknya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, meminta praktik pengetapan yang merugikan konsumen segera ditertibkan. Ia menilai distribusi BBM bersubsidi harus lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak yang mencari keuntungan dari penjualan kembali.
Menurut Giaz, persoalan tersebut masih ditemukan di Samarinda dan Balikpapan. Padahal, ketersediaan SPBU di kedua kota tersebut relatif banyak sehingga seharusnya masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap BBM.
Ia menyayangkan apabila masyarakat justru kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi akibat adanya praktik pembelian dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali.
Giaz mengatakan, kondisi itu semakin memberatkan warga yang akhirnya harus membeli BBM nonsubsidi dengan harga jauh lebih tinggi, yakni berkisar Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per liter.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi justru kehilangan kesempatan karena praktik pengetapan. Kami berharap para pengetap tidak mengambil hak warga yang memang membutuhkan bahan bakar dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Meski meminta penertiban, Giaz mengingatkan agar pemerintah tidak menyamaratakan seluruh aktivitas penjualan BBM eceran. Sebab, terdapat wilayah yang memang masih membutuhkan keberadaan pedagang eceran karena keterbatasan fasilitas pengisian bahan bakar.
Ia mencontohkan sejumlah kawasan pelosok di Kutai Barat dan Berau. Di daerah tersebut, jarak dan keterbatasan akses menuju SPBU membuat masyarakat masih mengandalkan penjual BBM eceran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, menurutnya, penanganan persoalan BBM harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Giaz berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tidak disalahgunakan. Dengan begitu, masyarakat yang berhak dapat memperoleh bahan bakar sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun terbebani harga yang lebih mahal. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
