UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kaltim belum menemukan penyelesaian.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, mengaku belum puas dengan penjelasan pihak pertamina dan meminta adanya penambahan kuota BBM melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Menurutnya, penjelasan serta data yang disampaikan dalam rapat sebelumnya belum memberikan jawaban yang jelas mengenai penyebab antrean BBM yang masih terjadi di masyarakat.
Karena itu, kata Giaz, menilai perlu ada evaluasi menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada penambahan kuota.
Ia mengatakan, DPRD Kaltim akan kembali mengupayakan penambahan kuota BBM dengan berkoordinasi kepada BPH Migas di tingkat pusat. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Saya belum bisa puas kalau antrean masih terjadi di masyarakat. Kuota memang perlu ditambah, tetapi semuanya juga harus dievaluasi. Saya masih belum menemukan benang merah persoalan ini sehingga belum bisa memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat,” ujarnya.
Giaz menegaskan, pihaknya akan kembali memanggil pihak terkait apabila persoalan tersebut belum juga terselesaikan dalam waktu dekat. DPRD Kaltim bahkan siap menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan hingga ditemukan solusi konkret.
Lebih lanjut, ia meminta pihak terkait segera mengambil langkah agar antrean BBM tidak terus berulang. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi serta memiliki fasilitas pengolahan minyak.
“Kalau antrean ini masih tetap terjadi, saya akan panggil lagi dan kita gelar RDP kembali. Pokoknya harus sampai selesai, sampai benar-benar tidak ada antrean lagi,” tegasnya.
Giaz juga menyayangkan masyarakat Kaltim masih harus menghadapi antrean BBM, sementara daerah ini memiliki industri minyak dan kilang berskala besar.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan wilayah Pulau Jawa yang menurutnya tidak seharusnya membuat masyarakat Kaltim mengalami kesulitan serupa.
Meski belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, Giaz memastikan akan terus mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut.
“Kamis berharap koordinasi dengan pemerintah pusat, BPH Migas, dan pihak terkait dapat menghasilkan langkah nyata sehingga distribusi BBM di Kaltim berjalan lebih baik dan antrean tidak lagi terjadi,” tukasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















