UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Rencana pembiayaan gaji pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat perhatian DPRD Kaltim. Pemerintah pusat diminta memastikan kebijakan tersebut tidak berujung pada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyambut baik rencana pengalihan beban pembayaran gaji PPPK ke pemerintah pusat. Sebab, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang lebih besar bagi daerah dalam mengatur belanja pembangunan maupun pembiayaan pelayanan publik.
Namun, ia mengingatkan agar perubahan skema pembiayaan itu tidak dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengurangi transfer anggaran ke daerah. Menurutnya, pemerintah pusat harus memberikan kepastian bahwa tanggung jawab pembayaran gaji PPPK benar-benar dialihkan tanpa mengurangi hak fiskal pemerintah daerah.
Terlebih, persoalan tersebut juga berkaitan dengan nasib 304 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Kaltim yang hingga kini belum mendapatkan perubahan status menjadi penuh waktu.
“Yang perlu dipastikan adalah jangan sampai pemerintah daerah justru kehilangan alokasi DAU setelah pembayaran gaji PPPK dialihkan ke APBN. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya meringankan daerah malah menghadirkan beban baru,” ujarnya.
Agusriansyah menilai, pemerintah daerah perlu mencermati secara detail regulasi yang nantinya mengatur mekanisme pembiayaan tersebut. Termasuk memastikan tidak ada ketentuan yang menjadikan besaran anggaran gaji PPPK sebelumnya sebagai dasar penghitungan ulang transfer ke daerah.
Ia khawatir, apabila anggaran yang selama ini dialokasikan untuk membayar PPPK justru diperhitungkan sebagai pengurang dana transfer, maka daerah tetap mengalami kehilangan kapasitas anggaran.
Dengan kondisi tersebut, pengalihan pembayaran hanya terlihat berubah secara administratif. Sementara secara fiskal, pemerintah daerah tetap menanggung konsekuensi karena sebagian anggaran yang semestinya diterima justru berkurang.
“Jangan sampai pemerintah pusat menyatakan sudah mengambil alih pembayaran gaji, tetapi pada saat bersamaan dana transfer yang diterima daerah dikurangi dengan perhitungan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membayar PPPK. Kalau seperti itu, daerah tetap menanggung bebannya,” tukasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
