UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 turut memunculkan pertanyaan mengenai potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, meminta pemerintah daerah membuka data penerimaan pajak rokok elektrik. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor vape terhadap pendapatan daerah.
Menurut Firnadi, mekanisme penerimaan dari produk rokok elektrik perlu dipahami secara terpisah antara cukai yang menjadi penerimaan pemerintah pusat dan Pajak Rokok yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
Ia menjelaskan, cukai rokok elektrik masuk ke kas pemerintah pusat. Sementara Pajak Rokok dikenakan sebesar 10 persen dari nilai cukai dan dipungut bersamaan dengan pembayaran cukai.
Penerimaan tersebut kemudian disalurkan kepada pemerintah provinsi berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Selanjutnya, 70 persen dari penerimaan Pajak Rokok provinsi dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Karena mekanisme tersebut, Firnadi menilai besarnya omzet toko vape di Kaltim tidak bisa langsung disamakan dengan jumlah penerimaan yang masuk ke kas daerah.
“Omzet toko vape tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menghitung penerimaan APBD dari sektor tersebut. Kita perlu melihat data resmi penerimaan pajaknya,” jelasnya.
Ia mengaku belum memperoleh data yang secara khusus merinci kontribusi rokok elektrik dalam keseluruhan penerimaan Pajak Rokok di Kaltim.
Untuk itu, Firnadi berencana mendorong Komisi II DPRD Kaltim meminta penjelasan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim bersama Bea Cukai.
Permintaan data tersebut mencakup realisasi penerimaan selama 2025 dan 2026, termasuk kemungkinan memisahkan kontribusi rokok elektrik dari penerimaan Pajak Rokok secara keseluruhan.
Menurutnya, keterbukaan data tersebut penting agar pemerintah dan DPRD memiliki gambaran yang jelas mengenai dampak fiskal apabila pemerintah pusat nantinya menerapkan kebijakan pelarangan vape secara menyeluruh.
“Data ini penting untuk mengukur potensi dampaknya terhadap pendapatan daerah jika kebijakan pemerintah pusat berubah,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















