UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Rencana pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh berpotensi membawa konsekuensi terhadap sektor ketenagakerjaan di Kaltim. Sebab, diperkirakan terdapat sekitar 1.400 pekerja yang menggantungkan penghasilan dari usaha vape yang tersebar di sekitar 400 toko.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan. Selain memperhatikan aspek kesehatan, dampak ekonomi bagi pekerja yang berpotensi kehilangan mata pencaharian juga harus dipersiapkan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih jauh konsekuensi kebijakan tersebut terhadap tenaga kerja. Menurutnya, jumlah pekerja yang terlibat dalam industri vape bukan angka kecil sehingga membutuhkan perhatian khusus.
Ia menilai, kebijakan pelarangan tanpa disertai perencanaan terhadap nasib pekerja berisiko menimbulkan persoalan baru, terutama bagi mereka yang selama ini bergantung pada sektor usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Angka tersebut menunjukkan ada cukup banyak masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap usaha vape. Karena itu, dampak terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan mereka perlu dihitung sebelum kebijakan diterapkan,” ujarnya.
Firnadi juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha vape untuk memastikan jumlah tenaga kerja yang terdampak.
Pendataan itu, kata dia, perlu mencakup jumlah pekerja, lokasi usaha di masing-masing kabupaten dan kota, serta status hubungan kerja. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui skala dampak sekaligus menentukan bentuk penanganan yang dibutuhkan.
“Pemerintah harus memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi tenaga kerja di sektor ini. Jangan hanya melihat jumlah tokonya, tetapi juga berapa orang yang bekerja dan bagaimana status pekerjaan mereka,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil pendataan tersebut dapat menjadi landasan untuk merancang program perlindungan maupun alternatif pekerjaan apabila larangan vape benar-benar diterapkan.
Firnadi menegaskan, upaya menjaga kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting. Namun, kebijakan tersebut harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret sejak dini agar perubahan regulasi tidak berujung pada bertambahnya pengangguran dan hilangnya sumber penghasilan masyarakat.
“Jangan sampai ketika kebijakan diberlakukan, pemerintah baru memikirkan bagaimana nasib para pekerjanya. Antisipasi harus disiapkan dari sekarang supaya persoalan ketenagakerjaan bisa diminimalkan,” pungkasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)
